“Saya tidak ingin membangun Surabaya dengan pembangunan fisik. Saya tidak ingin membuat proyek mercusuar. Tapi saya ingin seluruh warga Surabaya sejahtera”
SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Itulah statement yang Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Tidak hanya dalam satu momen, tetapi ia kerap mengulang dan menyampaikannya kembali di forum-forum yang lain.
Pernyataan ini tentu bukan tanpa alasan. Sebab, sejak terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Surabaya hasil Pemilukada 9 Desember 2020 lalu, pedal gas duet kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armuji terbentur pandemi Covid-19. Karena itulah, Eri-Armuji sekarang sedang membawa misi kebangkitan melalui ekonomi kerakyatan.
Teroboson ‘gila’ pun diusung. Di tahun 2023, UMKM bakal digerojok anggaran Rp 3 triliun.
Rencana ini bukan sekadar wacana. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan aturan bahwa 40 persen APBD harus dikerjakan UMKM. Karena itu, di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RPABD) Surabaya tahun 2023, plot anggaran UMKM senilai Rp 3 triliun itu sudah dialokasikan.
“Kita harus melakukan perubahan anggaran supaya 40 persen dari APBD itu bisa dilakukan oleh UMKM. Teman-teman di Pemkot Surabaya sudah saya minta untuk mempelajari LPJ-nya, supaya bisa melakukan itu,” kata Wali Kota Eri.
Menurutnya, gerakan ekonomi kerakyatan ini harus bisa dirasakan UMKM, terutama oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sebab, jika MBR naik kelas (yang ditunjukkan dengan naiknya pendapatan), perekonomian juga otomatis bangkit.
Pengalokasian anggaran UMKM Rp 3 triliun itu juga sudah mendapat lampu hijau dari DPRD Surabaya. Pada rapat paripurna hari ini, Kamis (10/11), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, seluruh fraksi memberikan persetujuan APBD Surabaya digedok Rp 11,2 triliun.
“Ini saatnya kita bangkit bersama, karena APBD Rp 11,2 triliun nanti 40 persennya akan dikerjakan UMKM,” ujarnya.


Bagaimana sih program untuk ekonomi kerakyatan itu? Eri menjelaskan gerakan ekonomi kerakyatan ini harus bisa dirasakan oleh UMKM dan MBR. Karenanya, ia pun meminta jajarannya itu untuk mengecek dan memperbaiki kembali data MBR Surabaya.
Ia menegaskan sudah meminta dibuatkan Standard Operating Procedure (SOP) tentang pengecekan dan pendataan MBR. Jika data MBR sudah clear, lalu bisa dipetakan dan dipecah-pecah untuk diberikan intervensi.
Intervensinya bisa bermacam-macam. MBR melalui UMKM-nya bisa diberi pekerjaan. Misalnya, makanan dan minuman rapat di pemkot harus membeli dari UMKM, warga diberi job membuat paving, memanfaatkan tambak-tambak dan juga aset pemkot lainnya.
Bahkan, kalau ada warga dari MBR yang suaminya sudah bekerja, istrinya juga akan diberi pekerjaan. Seperti, menjadi entrepreneur dan sebagainya. “Ini yang harus dilakukan,” tegasnya.
Namun, tentu tidak semua UMKM bisa mendapatkan intervensi. Salah satu syaratnya adalah UMKM harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Jika tidak punya, Pemkot Surabaya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag), kecamatan dan kelurahan akan melakukan pendampingan. Gratis!
Hasilnya luar biasa. Data dari Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) pada pertengahan 2022, sebanyak 17.897 UMKM di Surabaya sudah memiliki NIB. Mereka terdiri dari jenis perdagangan eceran dari berbagai macam barang, misalnya makanan dan minuman (toko kelontong), dan juga warung atau rumah makan di Sentra Wisata Kuliner (SWK).
“Tak hanya menununggu UMKM daftar, tapi kita terjun ke lapangan untuk jemput bola pengurusan NIB ini,” kata Kepala DPMPTSP Dewi Soeriyawati.


Pendampingan pengurusan NIB ini, ungkapnya, akan terus berlanjut sampai semua UMKM di Surabaya mengantongi NIB. “Pendampingan pengurusan NIB ini terus kami selaraskan dengan kegiatan Dinkopdag yang lebih mengutamakan pada sektor perdagangan di bidang home industri, seperti pembuatan sepatu, suvenir, UKM batik/pakaian, perbengkelan dan industri pengolahan makanan siap saji,” tambahnya.
Ia menjelaskan dengan memiliki NIB, UMKM akan memiliki banyak keuntungan. Yakni mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan dan mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usahanya, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank. Selain itu juga mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, baik pemerintah daerah atau lembaga lainnya.
Dengan anggaran Rp 3 triliun, pertanyaannya adalah apakah intervensi kepada UMKM baru akan dilakukan di tahun 2023? Jawabannya ternyata tidak. Sebab, di tahun 2022 ini, duet Eri Cahyadi-Armuji sudah start.
Setelah angka kasus Covid-19 turun, berbagai gebrakan telah dilakukan. Berikut ini adalah beberapa terobosan yang sudah ditempuh untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan melalui UMKM.


Jalin Kerjasama dengan 58 Hotel untuk Gunakan Produk UMKM
Salah satu langkah konkret membangkitkan ekonomi kerakyatan adalah menjalin kerjasama dengan puluhan hotel berbintang di Kota Pahlawan. Kerjasama itu melalui Penandatanganan atau Nota Kesepakatan Bersama (NKB) tentang Penggunaan Produk UMKM Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya.
Ada 58 hotel di Surabaya yang sudah meneken kerjasama itu pada 12 September 2022 lalu. Sebelumnya pada 18 Maret 2022 juga telah dilakukan hal yang sama dengan 46 hotel yang lain.
Eri Cahyadi mengatakan, untuk menghidupkan sektor perekonomian, Pemkot Surabaya membuka kesempatan bagi semua investor yang akan menanamkan modalnya. Maka, pihaknya berusaha mempermudah akses perizinan. Serta, berupaya menjaga setiap investasi agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.
“Menaikkan ekonomi harus dilakukan bersama-sama,” ujarnya.
Eri meminta dukungan dari seluruh hotel di Surabaya untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Caranya dengan melibatkan mereka untuk memenuhi standar keperluan hotel.
Mulai dari pengerjaan slipper hotel, laundry, pemilihan bahan baku makanan, hingga penyerapan tenaga kerja dari warga sekitar hotel.
“Investasi yang masuk harus bisa memberikan dampak ekonomi yang jelas bagi masyarakat agar tidak ada gesekan (konflik). Maka, pemerintah harus hadir memberikan kepastian bagi masyarakat dan ini bisa digerakkan oleh UMKM Surabaya,” terangnya.


Wisata Kampung Kue Surabaya
Di Rungkut Lor II ada kampung kue. Mendeteksi hal itu, Pemkot Surabaya telah menjadikan kawasan itu sebagai wisata kampung kue yang peresmiannya dilakukan Eri Cahyadi.
Hasilnya, geliat perekonomian di kampung ini makin hidup. Sejak tengah malam hingga dini hari, 63 pelaku UMKM yang tergabung dalam Paguyuban Kampung Kue ini tak pernah berhenti bergelut dengan adonan kuenya.
Koordinator Wisata Kampung Kue Choirul Mahpuduah mengaku, kampungnya semakin dikenal masyarakat. Ini ditunjukkan adanya kunjungan dari lembaga, perguruan tinggi, hingga melakukan kerjasama untuk melakukan pembuatan pupuk dari limbah bahan baku kue.
“Warga pun banyak yang membeli kue dari sini,” katanya.
Irul, sapaan akrab Choirul Mahpuduah menuturkan dalam sehari, Wisata Kampung Kue mampu memproduksi 2 juta kue, dengan total 70 jenis kue basah dan kering, yang dijual kembali oleh pemborong ke kabupaten/kota Sidoarjo dan Gresik. Hasilnya, paguyuban kampung ini mampu meraup omzet hingga Rp 15 juta per hari.
Ia menceritakan dulu kue dari kampungnya itu banyak yang dipesan hotel, pusat oleh-oleh, hingga di maskapai penerbangan. Bahkan, untuk kue kering sudah menembus pasar di Singapura dan Malaysia.
Namun, karena pandemi Covid-19, bisnis kue drop. Kini setelah Kampung Kue diresmikan kembali pada 8 Februari 2022 lalu, pembeli kembali ramai. Kunjungan wisatawan juga meningkat.
“Secara otomatis penghasilan semakin meningkat,” ucap Irul.


Hidupkan Kya-Kya dan Wisata Pecinan Kembang Jepun
Pada 10 September 2022 lalu menjadi tonggak kembali lahirnya Kya-Kya Kembang Jepun. Beberapa tahun silam, Kya-Kya sangat dikenal. Pada malam hari, kawasan di Jalan kembang Jepun ini menjadi pusatnya kuliner.
Di era Eri-Armuji, Kya-Kya dihidupkan lagi. Kya-Kya Reborn, begitulah kerap disebut.
Pada 10 September 2022 itu, warga Kota Surabaya tumplek blek sangat antusias menyambut Kya-Kya Reborn. Tak hanya menyaksikan peluncuran Kya-kya Reborn, bertepatan dengan malam purnama, warga juga sangat menikmati berbagai menu produk UMKM yang berjejer di jalan tersebut.
“Saya berharap Kya-Kya Rebon akan menjadi ikonnya Surabaya,” kata Eri Cahyadi.
Tak hanya sekadar menikmati kuliner, ia menyatakan warga bisa berwisata di Kampung Pecinan. Di wisata ini, pengunjung bisa naik becak untuk menelusuri sejarah Pecinan. Ada rumah abuhan dan juga kelenteng. Di samping itu, pengunjung juga bisa menikmati makanan khas Pecinan yang diproduksi UMKM.
Bahkan Eri menegaskan Pemkot Surabaya akan terus membenahi kawasan tersebut. Ia ingin ke depannya Kya-Kya itu akan menjadi alternatif tujuan wisata lainnya di Surabaya, selain Tunjungan Romansa dan wisata Kalimas.


Bikin Gerakan ‘Rek Ayo Rek’ di THP Kenjeran dan Romokalisari Adventure Land
Salah satu kegiatan rutin Eri Cahyadi adalah menggelar pertemuan dengan Kader Surabaya Hebat (KSH). Jika sebelumnya pertemuan dilaksanakan di gedung, kini Eri bersama Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya Rini Indriyani membawa ribuan KSH itu ke lokasi wisata yang memiliki banyak UMKM. Salah satunya di THP Kenjeran dan Romokalisari Adventure Land.
Dengan kegiatan rekreasi bersama KSH ini, membuat para pelaku UMKM di THP Kenjeran omzetnya naik drastis. “Rata-rata pendapatannya hampir sama dengan pendapatan saat akhir pekan,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Obyek Wisata THP Kenjeran, Rusdi Ismet.
Ia menyebut di THP Kenjeran ada 197 stand UMKM yang terdiri dari stand kuliner, makanan ringan, hingga suvenir. Menurutnya dengan kegiatan itu, satu stand UMKM bisa membawa pulang omzet mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 5 juta.
“Seperti di stand kuliner, kerupuk atau ikan asin. Mereka ada yang omzetnya Rp 2 juta. Ada yang Rp 3 juta sampai Rp 5 juta,” lanjutnya.
Hal ini diakui Tutik pemilik stand kerupuk di THP Kenjeran. Ia mengaku dengan kegiatan yang diadakan ‘Rek Ayo Rek’ oleh Pemkot Surabaya, pendapatannya mencapai Rp 5 juta per hari.
“Alhamdulilah ramai terus. Omzet saya hampir Rp 5 juta per hari,” kata Tutik.
Hal senada diungkapkan Fauziah, pemilik stand kuliner. Ia menyatakan sehari omzetnya Rp 3 juta. “Selain jualan kami laku, setidaknya masyarakat menjadi tahu THP Kenjeran sekarang ini seperti apa,” tutur Fauziah.
Suharnik, pemilik stand suvenir juga mengamini. Ia mengatakan berjualan topi. Harganya Rp 30 ribu sampai Rp 60 ribu. “Dagangannya laris manis,” ucap dia.


Gelar Surabaya Great Expo
Langkah lain yang dilakukan Pemkot Surabaya adalah menggelar pameran Surabaya Great Expo (SGE) di Exhibition Hall Grand City pada 24-28 Agustus 2022 lalu. Peserta pameran adalah UMKM Surabaya.
Hasilnya, selama lima hari pelaksanaan SGE bertemakan “UMKM Kuat Surabaya Hebat” itu, transaksinya tembus Rp 7,4 miliar. Padahal awalnya nilai transaksi hanya ditarget Rp 5 miliar.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Fauzie Mustaqiem Yos menyatakan jumlah pengunjung pun luar biasa, yakni mencapai 27 ribu orang. “Padahal jumlah pengunjung awalnya ditarget Rp 25 ribu,” katanya.
Menurutnya, SGE ini merupakan pameran nasional. SGE merupakan salah satu bentuk dukungan Pemkot Surabaya terhadap kondisi perekonomian dan iklim investasi di Kota Pahlawan. Makanya, dalam pameran ini berbagai talkshow, pelatihan, pertunjukan kesenian dan hiburan serta berbagai lomba juga telah digelar dalam rangkaian kegiatan ini.
Ia menerangkan Pemkot Surabaya akan terus mendukung agenda penguatan ekonomi dalam skala nasional maupun regional yang juga berkaitan dengan peluang investasi, terutama terhadap produk-produk unggulan daerah dan juga beberapa sektor lainnya. Antara lain sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sektor perindustrian, sektor perdagangan dan usaha mikro kecil menengah dan upaya peningkatan ekspor.
Sementara itu, Eri Cahyadi terus mengajak warga untuk bangga menggunakan produk UMKM. “Karena, siapa lagi yang akan menggunakan produk UMKM kalau bukan kita-kita ini,” pesannya.


Gandeng Tokopedia Jual Produk UMKM di Surabaya Kriya Galeri
Membangkitkan UMKM juga dilakukan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Surabaya. Ketua Dekranasda Rini Indriyani membuat terobosan berkolaborasi dengan marketplace (pasar daring) Tokopedia, untuk memasarkan atau menjual produk UMKM di Surabaya Kriya Galeri.
Bahkan, Rini sendiri yang turun untuk siaran secara live streaming. Ia memasarkan produk UMKM di SKG. Melalui marketplace itu, kata Rini, pembeli memiliki kemudahan akses. Sebab mereka tidak perlu ke Surabaya.
“Surabaya Kriya Galeri ini sudah masuk ke Tokopedia. Belanja tidak harus datang ke Surabaya, cukup melalui Tokopedia bisa mendapatkan produk UMKM unggulan,” ujar dia.
Selain mempromosikan, Rini berpesan, agar para pelaku UMKM terus berinovasi menciptakan produk-produk baru dengan mengikuti tren masa kini. Baik kuliner maupun fashion, agar bisa dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat.
“Misalnya fashion dari batik, bisa di kombinasi agar semua kalangan mau menggunakan batik. Kuliner kemasan atau packing diperbaiki. Harapannya omzet produk UMKM terus meningkat,” terang dia.
Sementara itu, Kepala Divisi Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Daerah Tokopedia Emmiryzan menjelaskan, Tokopedia menggandeng SKG dan Dekranasda Surabaya untuk membantu para pelaku UMKM di Kota Surabaya melalui sumber daya digital.
“Kami melihat produk unggulan dalam kategori fashion dan kuliner sangat diminati. Maka, kami membantu memasarkan produk para pelaku UMKM secara digital,” kata Emmiryzan.
Ia menjelaskan UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Apalagi di masa pandemi, UMKM menjadi garda terdepan dalam pemulihan ekonomi.
“Kami percaya, dengan mendigitalkan para pelaku UMKM, bisa memperluas pemasaran ke seluruh Indonesia,” pungkasnya.


Gunakan Aset BTKD untuk Kesejahteraan Warga
Langkah lain yang ditempuh Pemkot Surabaya membangkitkan perekonomian adalah melalui program padat karya. Di program ini, lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) dioptimalkan untuk pemberdayaan bidang usaha pertanian maunpun non-pertanian yang dikelola oleh warga MBR.
MBR diharapkan bisa memanfaatkan aset milik Pemkot Surabaya itu untuk berbagai jenis usaha. Misalnya, cuci mobil, laundry, menjahit, rumah produksi batik, kafe, atau sentra wisata kuliner.
“Surabaya memiliki banyak aset, maka membangkitkan perekonomian harus ada pekerjaan untuk warga yang menganggur,” kata Eri Cahyadi.
Menurut dia, pemerintah yang berperan sebagai fasilitator, memiliki tugas untuk menunjang kegiatan masyarakat untuk menghasilkan pendapatan untuk menaikkan taraf hidup. Maka, lahan bisa dimanfaatkan oleh tenaga kerja yang berasal dari MBR.
MBR akan mendapat pendampingan. Pemkot Surabaya juga membagi mereka dalam memanfaatkan lahan, yaitu berdasarkan lokasi tempat tinggal. Hal ini dilakukan, untuk upaya antisipasi adanya aset yang akan dimanfaatkan oleh perseorangan.
Ia menjelaskan, bahwa program Padat Karya ini juga dikuatkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Melalui SEB, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sepakat menetapkan, minimal 40 persen alokasi belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikerjakan UMKM.
“Ini menjadi tantangan, karena kita harus mengubah pola pikir masyarakat yang terbiasa ingin mendapat bantuan, untuk mau bekerja dan berusaha,” jelas dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti memberikan tanggapan program padat karya. Ia mengatakan program itu harus benar-benar untuk pemanfaatan aset.
“Para camat dan lurah harus menghitung total usia produktif dari MBR di wilayahnya, serta menghitung jumlah aset dan potensi pemanfaatannya,” kata Reni.
Ia mencontohkan, salah satu aset Pemkot Surabaya yang berlokasi di Jalan Nias Kecamatan Gubeng yang digunakan untuk kategori non-pertanian. “Ini adalah salah satu model aset untuk kegiatan non-pertanian, yang bisa dicontoh oleh camat dan lurah lain,” terang dia.
Politisi perempuan ini menilai konsep padat karya sangat bagus. “Kami berharap di tingkat perangkat daerah hingga kecamatan dan kelurahan bisa segera mewujudkan pencapaian yang diinginkan,” terusnya.


MBR Produksi Paving
Salah satu program padat karya yang dikerjakan MBR adalah pembuatan paving. Dengan membuat paving, warga pun mendapatkan penghasilan, sebab pavingnya digunakan untuk pavingisasi jalan kampung.
Syaiful Anam adalah salah satu MBR yang tergabung dalam kelompok usaha padat karya pembuatan paving. Warga Jalan Krampung Gang 2 No 16, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari Surabaya tersebut mengaku, taraf hidupnya kini lebih meningkat.
“Sebelumnya bekerja ojek online. Lalu buka warung kopi, tapi kena pandemi Covid-19 akhirnya sepi. Sekarang ikut padat karya pembuatan paving,” katanya.
Bapak dua anak ini mengaku sebelumnya telah mendapatkan pelatihan. Kini ia membentuk kelompok usaha pembuatan paving bersama lima rekan lainnya. Mulai dari perizinan usaha, alat press hingga modal untuk pembelian bahan, semuanya difasilitasi oleh pemkot.
Bahkan, ia bersama rekan-rekannya juga difasilitasi pemkot untuk BPJS Ketenagakerjaan. “Kini taraf hidup saya sekarang meningkat. Dulu istri saya kerja, sekarang di rumah jaga anak,” kata dia.
Dalam sehari, ia bersama rekan-rekannya mampu memproduksi paving rata-rata 40 meter persegi. Paving yang diproduksi ini memiliki ukuran 10x20x6 sentimeter. Dari hasil produksi paving itu, dalam sebulan pria 38 tahun itu mendapatkan penghasilan sekitar Rp 6 juta.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Adi Gunita menyatakan kualitas paving yang dihasilkan MBR telah melebihi ekspektasi. Sebab, produksi yang dihasilkan rata-rata di atas K300.
“Mutu paving kita target minimal K175. Tapi faktanya yang dihasilkan lebih tinggi. Kita sudah uji di ITS dan sudah keluar hasilnya, rata-rata (di atas) K300,” ujar Adi Gunita.
Menurut dia, dengan kualitas paving K175 adalah untuk dilalui kendaraan roda dua. Namun dengan K300 tersebut, itu merupakan standar paving yang digunakan untuk jalan yang biasa dilintasi oleh kendaraan mobil, pikap, dan truk kecil.


Omzet Rumah Pakar Viaduct Gubeng Rp 88 Juta
Rumah Pakar merupakan salah satu rumah padat karya. Lokasinya, tepat di viaduct Jalan Nias, Kecamatan Gubeng. Siapa sangka, omzet rumah pakar ini bisa mencapai Rp 88 juta per bulan.
Camat Gubeng, Eko Kurniawan Purnomo mengatakan, Rumah Pakar tersebut banyak diminati warga Surabaya karena tempatnya yang strategis dan kekinian. Dikatakan, yang paling diminati dari Rumah Pakar yaitu coffee shop-nya. Selain kekinian, juga instagramable dan sangat pas untuk tempat meeting.
Di tempat ini, juga ada barbershop (cukur rambut) hingga cuci motor dan mobil. Bahkan Eri Cahyadi pernah potong rambut di sini.
Padat Karya Jurus Atasi Pengangguran
Eri Cahyadi kembali menegaskan Pemkot Surabaya memberikan kesempatan warganya untuk memanfaatkan lahan/aset untuk kegiatan ekonomi kerakyatan melalui program padat karya. Mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) ini menyatakan dengan padat karya otomatis pengangguran dan kemiskinan berkurang.
“Dalam membangun sebuah kota, itu harus ada campur tangan warganya. Sehingga dengan adanya padat karya bisa digunakan bersama-sama untuk warga yang belum mendapatkan pekerjaan,” katanya.
Ia meminta lurah dan camat mendata lebih detil lagi warga MBR. Tujuannya, agar nantinya 40 persen dana APBD tahun 2022 yang digunakan untuk UMKM tersalurkan seluruhnya.
“Anak-anak mudanya yang masih menganggur, atau ibu-ibunya ingin tambah penghasilannya nanti kita fasilitasi, kita bantu, untuk membuat usaha sendiri,” ujarnya.
Bahkan, bukan hanya memanfaatkan rumah padat karya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Tetapi ia menyebutkan, bisa dengan memberikan lapangan pekerjaan. Caranya, memberikan fasilitas pelatihan hingga pemberian alat sesuai dengan bidang yang ditekuni.
Eri lantas menceritakan pengalamannya ketika suatu malam memesan makanan melalui aplikasi jasa ojek online (ojol). Ternyata ojol yang mengantar makanan itu adalah seorang ibu yang membantu suaminya untuk mencari penghasilan tambahan.
Di situlah ia tersentuh dan meminta agar ibu-ibu tangguh tersebut untuk beralih profesi dan dibukakan UMKM di rumah. “Saya ingin pejabat pemkot mendata dan membantu warganya yang seperti ini. Jangan sampai ada seorang ibu bekerja malam hari seperti itu,” tuturnya.


Padat Karya Jadi Percontohan Penanggulangan Kemiskinan
Perlahan tapi pasti, padat karya mendapat pengakuan. Bahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia (RI) menjadikan program tersebut sebagai percontohan.
Ini dibuktikan dengan adanya penandatanganan komitmen bersama dalam launching Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Penanggulangan Kemiskinan di Universitas Gadjah Mada (UGM), 21 Oktober 2022 lalu. Di acara itu, Kota Surabaya menjadi daerah percontohan RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan melalui padat karyanya.
“Surabaya ini adalah contoh untuk cara percepatannya, nanti akan diterapkan ke wilayah-wilayah lain di Indonesia,” ungkap Eri Cahyadi.
Mantan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang itu menjelaskan program padat karya menjadi contoh aktualisasi program penanggulangan kemiskinan. Sebab, program itu menyediakan lahan bagi masyarakat melalui aset yang dimiliki untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
“Itulah yang menjadi penilaian dari kementerian PANRB bahwa langkah Surabaya bisa ditiru oleh yang lain,” jelasnya.
Pertumbuhan Ekonomi Surabaya Lampaui Nasional
Selain menjadi percontohan, berbagai usaha yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam program ekonomi kerakyatan juga membuahkan hasil. Ini terlihat pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya di tahun 2021, melampaui kinerja Jawa Timur dan bahkan nasional.
Peningkatan itu tercatat dari tahun 2020 terkontraksi minus 4,85 persen, kemudian melompat ke angka 4,29 persen pada tahun 2021.
Lompatan pertumbuhan ekonomi di tahun itu tercatat signifikan, yakni sekitar 8 poin. Bahkan, lompatan tersebut melampaui kinerja pertumbuhan ekonomi nasional (3,69 persen) dan Jawa Timur (3,57 persen).
Eri Cahyadi menginginkan dengan program ekonomi kerakyatan berbasis UMKM yang terus digebyar, perputaran ekonomi Surabaya meningkat di atas 7 persen.
“Target kita perputaran ekonomi harus naik. Kita dari tahun 2021 yang ditargetkan cuma 2 persen, menjadi 4,29 persen. Maka di tahun 2022, target kita sampai 7 persen lebih,” katanya.
Ia optimistis strategi meningkatkan perputaran ekonomi dengan menggerakan UMKM bakal berhasil. Target berikutnya adalah ia ingin Surabaya menciptakan entrepreneur-entrepreneur baru yang mampu menjadi pahlawan ekonomi. (ST01)





