SURABAYATODAY.ID, BATU – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengajak Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) bersinergi dan berkolaborasi dalam bidang pembangunan. Terutama dalam hal pemetaan suatu wilayah dalam proses pembangunan.
Sebagai informasi, kadaster atau yang lebih dikenal dengan pertanahan adalah sebuah sistem administrasi informasi persil tanah yang berisi kepentingan-kepentingan atas tanah, yaitu hak, batasan, dan tanggung jawab dalam bentuk uraian geometrik dan daftar-daftar di suatu pemerintahan.
“Seringkali saat berdiskusi dengan kepala perwakilan dari Kementerian ATR/BPN bahwasanya memang sekarang harus berorientasi spasial. Jadi kita ini mau mengelola wilayah dengan baik tentu harus tahu visualnya. Nah para surveyor kadaster berlisensi ini punya peran di sini,” kata Emil.
Hal itu disampaikannya saat Musyawarah Nasional Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia di Hotel Golden Tulip Kota Batu, Rabu (9/11).
Emil mengatakan, MASKI merupakan organisasi profesi tempat berhimpunnya Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB). Dalam menjalankan profesinya melalui badan usaha berbentuk Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB). Dimana saat ini mempunyai anggota 131 KJSKB dan tersebar di 24 provinsi.
“Selama ini MASKI sebagai penyedia jasa bidang survei dan pemetaan kadaster ikut membantu pemerintah untuk melakukan pelayanan pengukuran dan pemetaan untuk keperluan pendaftaran tanah yang jumlahnya semakin hari semakin banyak,” katanya.
Menurutnya, berawal dari peningkatan target sertifikasi tanah oleh Pemerintah setiap tahunnya yang terus meningkat, maka dituntut adanya ketersediaan tenaga bidang survey, pengukuran dan pemetaan dalam jumlah besar.
Selain itu juga dibutuhkan tata kelola yang baik agar pelayanan dan percepatan survey, pengukuran dan perpetaan untuk pendaftaran tanah berkerja dengan baik. Batasan wilayah kerja, aturan-aturan yang mengikat, serta kewajiban pengembangan kapasitas adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan praktek profesi.
“Sejauh ini MASKI telah mampu menegakkan disiplin dan kode etik profesi serta bersikap profesional yang juga diakui sebagai satu-satunya organisasi profesi ahli kadaster di Indonesia. MASKI memiliki fungsi membantu pihak pemerintah atau BPN untuk mensertifikasi dan pemetaan tanah di berbagai daerah di Indonesia,” katanya.
Ke depan, Emil berharap baik pemerintah daerah maupun stakeholder terkait dapat lebih aware mengenai hal-hal yang dapat dilakukan dengan menggunakan jasa kadaster.
“Mungkin selama ini kita sudah lakukan tapi mungkin kurang efektif. Kadang-kadang kita sudah lakukan tapi belum dengan yang profesional atau yang berlisensi. Untuk itu keberadaan MASKI ini digarapkan dapat terjalin sinergi, komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal,” katanya.
Sebagai informasi enam tujuan utama dibentuknya MASKI yaitu , pertama, membangun KJSKB yang profesional dilandasi standar kompetensi kode etik organisasi / profesi. Kedua, media untuk melakukan pembinaan profesi kadaster serta pembangunan kompetensi pelaku KJSKB.
Ketiga, media untuk melakukan koordinasi, komunikasi dan konsultasi semua pihak yang berkepentingan. Keempat, Mediator komunikasi, baik antara anggota dengan anggota maupun dengan pihak ketiga.
Kelima, pusat informasi keorganisasian semua kegiatan pengukuran dan pemetaan kadaster. Keenam, Advokasi penegakan kebenaran, hak-hak anggota, marwah dan martabat profesi kadaster.
Munas MASKI ini sendiri dilakukan selama dua hari yakni 9-10 November 2022 dan dihadiri oleh anggota MASKI yang tersebar di 24 provinsi. Agenda Munas MASKI ini salah satunya untuk memilih ketua umum baru, juga penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. (ST02)
