SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Pemkot Surabaya sedang melakukan verifikasi dan kroscek (pencocokan) 23.523 data kemiskinan ekstrem dari pemerintah pusat. Data tersebut berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berdasarkan tahun 2019.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, sekarang ini pihaknya tengah melakukan verifikasi sekaligus pencocokan data kemiskinan ekstrem dengan pemerintah pusat dan provinsi. Hasil dari kroscek itu selanjutnya akan disampaikan untuk update data ke pemerintah pusat.
“Data setiap rumah yang masuk kategori miskin atau tidak sudah ada fotonya, sudah ada kondisi rumahnya, sudah ada pengeluarannya. Jadi yang masuk kategori miskin itu adalah pendapatannya sekitar Rp 600 ribu, tapi saya naikkan Rp 1,5 juta karena ini Surabaya,” kata Eri Cahyadi, Senin (17/10).
Menurutnya, berdasarkan hasil kroscek 23.523 data kemiskinan ekstrem milik pemerintah pusat, ternyata hal itu berbeda dengan kondisi di lapangan sekarang. Sebab, data yang berasal dari pemerintah pusat itu berdasarkan tahun 2019.
“Dan ini sudah kita sampaikan ke pemerintah pusat juga. Karena data dari pusat ternyata rumahnya apik-apik (bagus), onok fotone (ada fotonya). Kita juga akan mengubah (data) itu,” ujarnya.
Eri Cahyadi memastikan, bahwa pemkot akan terus concern terhadap upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu upaya yang sedang digeber pemkot saat ini adalah melalui program padat karya.
“Kalau kemiskinan hanya dikasih bantuan-bantuan saja tidak dipikirkan pekerjaan apa, maka hari ini dia hanya menerima bantuan tapi tidak tahu di tahun depan mau apa. Makanya di Surabaya ini ada pembuatan paving, cuci mobil dan macam-macam yang itu tujuannya untuk mengentas kemiskinan,” papar dia. (ST01)
