SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemkab Bojonegoro mengikuti evaluasi virtual Zona Integritas (ZI) bersama Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kamis (6/10). Tim evaluator sebanyak tiga orang, yakni Gita Aurora, Reza Yustian dan Dinda.
Evaluasi virtual ini setelah pengumuman hasil seleksi administrasi ZI WBK/WBBM yang dinyatakan lulus. Sedangkan ketiga OPD tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
Dalam kesempatan ini, setiap OPD memaparkan hasil dari pembangunan ZI di wilayah masing-masing. Poin-poin yang disajikan dalam paparan adalah capaian dan reform hasil pembangunan ZI pada enam area perubahan yang telah dilakukan. Terutama pada penguatan integritas dan inovasi sistem pelayanan.
Selain itu paparan mengenai identifikasi dan mitigasi risiko integritas dalam pelaksanaan pelayanan, inovasi pada sektor pelayanan, kinerja dan penguatan integritas untuk mencegah KKN.
Setelah pemaparan oleh masing masing OPD, dilakukan sesi wawancara pendalaman. Salah satunya terkait langkah OPD dalam menanggapi keluhan warga melalui ulasan di Google Review dan implementasi mitigasi risiko yang sudah dijalankan.
“Bagi kami, evaluasi ini harus terus evaluasi. Agar kami sadar bahwa pencapaian tertinggi apabila tidak pernah ada evaluasi adalah hal yang akan membesarkan kami tetapi tidak punya arti,” ujar Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro Yayan Rohman.
Ia menjelaskan, Dukcapil semakin dekat dengan masyarakat. Dengan memberikan pelayanan kependudukan di 30 titik. Di antaranya di kantor Dukcapil, Mall Pelayanan Publik, dan di 28 kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro.
Selain itu juga dengan inovasi Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), pelayanan jemput bola bagi lansia, disabilitas dan ODGJ. Juga pelayanan jemput bola di sekolah untuk KIA (Kartu Identitas Anak), serta bekerjasama dengan Pengadilan Agama melalui sidang isbat.
Ia berharap agar evaluasi ini bermanfaat bagi masyarakat dan dinas. “Ke depan akan selalu meningkatkan pelayanan dan memastikan layanan kami akan berada di dalam genggaman masyarakat bojonegoro. Di 2024, kepengurusan kependudukan akan didekatkan hingga tingkat desa,” tuturnya.
Terpisah, Kepala DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro Yusnita menyatakan, pihaknya telah berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Apalagi dengan penerapan zona integritas memberikan arah yang sangat jelas dalam peningkatan layanan perizinan kepada masyarakat.
Selanjutnya, Kepala Bapenda Kabupaten Bojonegoro Ibnu Suyuti menyatakan berkomitmen melaksanakan maklumat pelayanan dan dengan pembiayaan yang besar, akan berdampak pada pembangunan masyarakat yang bebas dari korupsi.
Irban Pengawas Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Tipikor Inspektorat Bojonegoro sekaligus sebagai anggota Tim Penilai Internal (TPI) Kabupaten Bojonegoro Rahmat Junaidi menambahkan, dua minggu ke depan akan dilaksanakan survei masyarakat menggunakan kuesioner untuk memberikan kesempatan masyarakat atau pelanggan memberikan pendapatnya atas pelayanan dan integritas di tiga OPD tersebut.
“Dan yang terakhir nanti di Oktober akhir 2022 atau November 2022 akan dilaksanakan verifikasi lapangan,” imbuhnya.
Di sisi lain, salah satu tim evaluator Gita Aurora mendukung penuh inovasi masing-masing OPD. “Silakan lakukan inovasi terus. Namun perlu diingat bahwa inovasi tidak selalu berupa aplikasi. Dengan petugas dekat dan hadir di tengah masyarakat, itu sudah bentuk inovasi,” ungkapnya. (ST10)
