SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023 mendapat perhatian dari Komisi D DPRD Surabaya. Hal ini di antaranya tentang alokasi anggaran padat karya dan UMKM.
Anggota Komisi D Juliana Evawati mengatakan padat karya dan UMKM ini sedang menjadi program Pemkot Surabaya dalam upaya kebangkitan ekonomi. Namun anggaran untuk dua program tersebut lebih sedikit dibandingkan anggaran belanja barang dan jasa.
“Hampir 50 persen belanja APBD di tahun 2023 untuk barang dan jasa,” katanya.
Ia menerangkan dari nota keuangan RAPBD tahun 2023, diketahui bahwa alokasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 5 triliun. Sedangkan total belanja daerah Kota Surabaya Rp 11 triliun.
Politisi perempuan ini menginginkan Pemkot Surabaya meninjau kembali plot anggaran yang sudah disusun. Ia menyatakan agar padat karya dan UMKM mendapat porsi lebih besar.
“Supaya ditinjau lagi agar ada alokasi anggaran yang khusus dan lebih untuk padat karya dan UMKM,” ujarnya.
Legislator yang akrab disapa Jeje itu mengatakan, seharusnya alokasi belanja daerah kota Surabaya memang lebih difokuskan pada padat karya dan UMKM. Sebab, kini pemerintah sedang fokus pada pemulihan ekonomi.
Dengan support alokasi anggaran yang lebih besar di RAPBD 2023, harapannya adalah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Surabaya. Karena itu, ia menyatakan pihaknya akan mencermati pos-pos anggaran yang lain pula. Sebab, dimungkinkan ada pos yang bisa dikaji ulang atau dikurangi untuk dipindahkan ke program padat karya dan UMKM.
“Pos-pos anggaran untuk kebutuhan masyarakat tentunya yang akan kita dukung,” imbuhnya. (ADV-ST01)
