SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – DPRD Kabupaten Bojonegoro menindaklanjuti Aspirasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro terkait penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Politisi dari Partai Demokrat, Sukur mengatakan ada tujuh fraksi di DPRD Bojonegoro yang menyatakan penolakan kenaikan harga BBM. “Ada tujuh Fraksi yang menolak kenaikan BBM, sedangkan satu Fraksi tidak menyatakan sikap yaitu Fraksi PDI Perjuangan,” ujar Sukur, Senin (19/9).
“Hari ini, kami dari lembaga DPRD Kabupaten Bojonegoro dengan tegas menolak kenaikan BBM,” lanjutnya.
Penolakan itu disertai dengan surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani oleh semua pimpinan DPRD. Meski masing-masing fraksi memiliki alasan dan narasi yang berbeda, namun kata Sukur, secara umum penolakan ini karena kenaikan BBM dinilai kurang tepat dimana kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat lemah pasca Pandemi Covid-19.
“Otoritas atau kebijakan naik turunnya BBM merupakan wewenang pemerintah pusat, sehingga kami mendesak pemerintah agar BBM tidak dinaikkan,” tambah dia.
Sukur menegaskan, jika pernyataan ini sekaligus menjawab permintaan PMII Bojonegoro yang beberapa waktu lalu melakukan demo menolak kenaikan BBM.
Pria yang juga Ketua DPC Partai Demokrat menjabarkan dampak kenaikan BBM sudah sangat dirasakan masyarakat di Indonesia, termasuk Bojonegoro. Apalagi, jika pekerjaan yang dilakukan bersifat mobile.
“Biasanya, uang Rp 30 ribu ini jika isi BBM sudah full tank, tapi sekarang hanya setengahnya,” pungkas Sukur. (ST10)
