SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran total Rp 185 miliar untuk bantuan sosial penanganan dampak inflasi di Jawa Timur. Alokasi tersebut terskema dari Dana Transfer Umum (DTU) atau earmarking sebesar 2,21 persen yang setara dengan Rp 66,6 M dan dari program reguler sebanyak Rp 118,4 M.
“Saya memaparkan apa yang disampaikan ibu Gubernur bahwa kita melakukan pengalokasian sebesar 2 persen earmarking dari sisa anggaran yang belum tersalurkan dari Oktober smp November sampai Desember kemudian ditambah lagi mengoptimalkan program-program reguler kita,” ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak usai menghadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (14/9).
Rakorpusda kali ini bertajuk Sinergi dan Inovasi untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Wagub Emil menjelaskan bahwa dari alokasi DTU senilai Ro 66,6 M itu terdiri dari beberapa OPD di lingkungan Pemprov Jatim. Di antaranya Dinas Sosial Jatim senilai Rp 2,4 M, Dinas Perhubungan Jatim Rp 14,5 M, Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Rp 12,4 M, Dinas Koperasi dan UKM Jatim 18 M, Dinas ESDM Jatim Rp 6,1 M.
Lalu dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Rp 3,7 M, Dinas Perkebunan Jatim Rp 3,2 M, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Rp 200 juta dan dari BOP 10 persen setara Rp 6,1 M. Sementara dari reguler sebesar Rp 118, 4 M berasal dari subsidi transportasi sebesar Rp 24 M, PKH plus Rp 80 M dan ASPD Rp 14,4 M.
“Artinya secara nomenklatur anggaran bisa digunakan untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi baik itu subsidi transportasi umum, subsidi ongkos dari sentra produksi, padat karya, program bantalan sosial dan lain sebagainya itu bisa diarahkan untuk penguatan program kita menghadapi inflasi ini,” jelas Wagub Emil.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa alokasi tersebut akan disalurkan untuk dua kategori yaitu efisiensi logistik dan memberikan bantalan sosial bagi masyarakat. Menurutnya ada profesi tertentu yang ketika ia mendapatkan bantuan maka ia juga akan ikut membantu kelancaran dari pasokan pangan. Seperti Tukang ojek dan nelayan.
“Kalau mereka dapat bantalan sosial ini juga akan membantu mereka supaya tetap berproduksi,” jelasnya.
Emil memastikan bahwa secepatnya bantuan akan disalurkan dan ia memastikan bantuan sosial yang akan disalurkan Pemprov Jatim tidak tumpang tindih dengan program pusat.
“Nasional kan pake DTKS makanya nanti akan dilihat dia sudah menerima PKH atau belum. Tiggal kata kuncinya bagaimana mematangkan efektivitas penyalurannya,” katanya.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan Penyerahan TPID Award kepada daerah-daerah yang mampu mengendalikan inflasi dengan baik dan peresmian kegiatan Rakorpusda GNPIP yang diawali dengan Deklarasi Operasi Pasar (OP), penandatanganan KAD komoditas pasar strategis, serta kerjasama hilirisasi, penyerahan KUR, Urban Farming, dan PSBI, serta prosesi Sinergi dan Inovasi antar Lembaga secara simbolis yang dilakukan oleh Menko Perekonomian RI. (ST02)
