SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengharapkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur (Setdaprov Jatim) dan Pemprov Jatim menjadi motor penggerak. Utamanya dalam mencapai target kinerja secara sistematis dan digital.
“Teman-teman sekalian yang di sini di sekertariat daerah, tentunya jadi motor untuk bisa menyelesaikan target bahwa kita sudah bisa sistemik dan digital,” kata Adhy Karyono yang disampaikan saat pertama kali menjadi pembina apel di halaman Setdaprov Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Senin (29/8) pagi.
Adhy, sapaan akrab Sekdaprov Jatim ini menjelaskan bahwa hal tersebut bisa dimulai dari urusan terkecil dalam sebuah birokrasi yaitu mengenai persuratan. Ia menyebut perihal surat menyurat dan disposisi masih berjalan manual di lingkungan Setdaprov Jatim. Seharusnya, lanjut dia, hal tersebut sudah dapat diubah secara digital dalam 3-4 tahun yang lalu. Ia pun meminta seluruh pegawai siap menjalankan tata persuratan secara sistemik dan digital.
“Itu bagian dari reform kita untuk lebih, kalau di pusat mungkin sudah tidak bisa, malu lah, ya paperless minimal less paper,” pintanyq.
Tak hanya itu, Adhy juga mengatakan bahwa untuk bisa menjadi motor penggerak bagi ASN dan pegawai lainnya ia pun menunjukkan ada perhatian yang tengah diupayakan Pemprov Jatim bagi para pegawai khususnya bagi mereka yang berstatus pegawai tidak tetap (PTT) atau honorer di Pemprov Jatim. Yaitu menyiapkan skema agar seluruh PTT dan honorer Pemprov Jatim bisa 100% bisa terserap dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kita sedang berusaha untuk membuat suatu requirement, persyaratannya itu lebih menjamin lebih memberikan kemudahan lebih berikan pelindungan kepada teman-teman PTT atau honorer kita,” jelasnya.
Lebih lanjut, Adhy menjelaskan bahwa langkah tersebut juga harus didukung dari diri setiap PTT dengan upaya berlatih secara mandiri. Pasalnya, hal itu tentu dibutuhkan ketika dilakukan uji kompetensi atau assessment bagi mereka.
“Tetapi lebih dari itu teman-teman sekalian yang punya staf sebagai PTT atau honorer untuk bisa senantiasa berlatih ya,” jelasnya.
Adhy mengungkapkan bahwa saat ini tidak dapat dipungkiri keberadaan PTT di Pemprov Jatim masih sangat dibutuhkan. Karena banyak diantara mereka yang memang menjalankan fungsi kinerja dengan baik dan memegang peranan yang menyokong keberlangsungan kinerja OPD.
“Yang sudah dilakukan oleh PTT honorer kita tentu sangatlah spesialisasi Jadi selama ini tidak bisa tergantikan namun dengan statusnya ada kebijakan ini tentu akan kita pertahankan,” ucapnya.
Selain itu, Sekdaprov Jatim yang menggantikan Heru Tjahjono ini mengajak seluruh ASN Pemprov Jatim untuk melihat kondisi yang sebenarnya di lapangan. Menurutnya dengan nilai 76,6 reformasi birokrasi Pemprov Jatim yang termasuk tinggi haruslah ada kesesuaian dengan pelayanan di masyarakat.
“Dalam tata laksana kemudian kebijakan penyederhanaan organisasi sehingga bapak ibu sekalian mungkin masih merasakan bahwa ada perubahan organisasi yang sangat drastis,” tuturnya.
Pasalnya, dalam reformasi birokrasi ini ada perampingan struktural khususnya di level eselon 3 dan 4 menjadi fungsional. Sehingga dimungkinkan adanya gejolak yang timbul di masing-masing diri ASN yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja.
“Kita sudah mulai meninggalkan aliran konsep weberian yaitu struktur yang berstrataa ya atasan dengan struktur yang jelas per level tetapi kita menuju ke arah suatu pekerjaan yang keahlian,” terangnya.
“Mohon untuk bisa merasuk di dalam diri kita bahwa kita lebih spesialis, lebih ahli menangan masalah sesuai dengan apa kapasitas dan kompetensinya,” imbuhnya.
Ia juga meminta para pimpinan OPD agar tidak hanya berperan sebagai pemimpin namun juga sebagai pengayom dan tempat berkonsultasi bagi staf-stafnya dalam menghadapi permasalahan. Termasuk apabila ada permasalahan yang dimungkinkan bisa mengganggu kinerja.
“Bisa membimbing semua anak buah, untuk bisa menyelesaikan persoalannya,” pintanya. (ST02)
