SURABAYATODAY.ID, JAKARTA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengungkapkan Pemprov Jatim terus mendorong investasi strategis untuk menunjang daya saing sektor perdagangan di Jatim bisa tumbuh dan direalisasikan.
Saat ini, sektor Investasi yang ada di Jatim menyumbang sebanyak 25 persen dari total perekonomian yang ada di Jatim.
Karena itu, investasi yang mendorong daya saing logistik menjadi penting dan harus terus diperhatikan. “Ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) terus berkomitmen mendorong tumbuhnya investasi di Jatim,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan seusai melakukan rapat koordinasi bersama Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, Kamis (30/6). Rapat dilaksanakan di ruang rapat pimpinan DPD RI Gedung Nusantara III Lantai VIII Komplek Parlemen, Senayan.
Emil mengatakan, Pemprov Jatim ingin memastikan para investor melakukan banyak investasi yang akan masuk ke Jatim. Investasi di Jatim pada tahun 2022 ini telah tumbuh mencapai 39 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kita patut bersyukur bahwa sektor investasi kita tumbuh sebanyak 39 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk itu, investasi yang mendorong daya saing logistik yang ada di Teluk Lamong harus dikuatkan serta dikembangkan,” jelasnya.
Emil menyatakan di Teluk Lamong terdapat potensi investasi yang cukup besar. Namun, selama ini masih terdapat hambatan.
Maka, pada rakor bersama lembaga tinggi negara yang diinisiasi oleh DPD RI di bahas beberapa point penting menindaklanjuti pertemuan sebelumnya pada 21 September 2021.
Pertemuan hari ini, lanjut Emil telah banyak membahas pendekatan pendekatan yang ditempuh seperti adanya ketegasan dari Pelindo III yang akan fokus mengembangkan terminal pada area seluas 140 hektare. Sedangkan sisa kawasan bisa digarap bersama para pelaku usaha dan dunia industri lainnya.
“Hal hal yang berkaitan dengan hambatan investasi, hambatan di status tanah dan lainnya agar bisa diselesaikan oleh Kementerian Perhubungan. Ini yang diharapkan pada pertemuan ini. Maka, dengan adanya ketegasan dari Pelindo, Kementerian Perhubungan bisa bertindak atas dorongan dari Pemprov Jatim,” tegasnya.
Pertemuan itu sendiri menghasilkan empat kesepakatan. Kesepakatan tersebut ditandatangani ketua DPD RI, Wagub Jatim, Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian BUMN hingga PT Pelindo (Persero).
Adapun salah satu poin dari kesepakatan tersebut adalah PT Pelindo membutuhkan lahan reklamasi seluas 140 hektar di Terminal Multipurpose Teluk Lamong dan selama ini sejak terbitnya IPR tahun 2012 sampai saat ini PT Pelindo telah mereklamasi seluas 82.25 hektare.
Selanjutnya, Kementerian Perhubungan melakukan review terhadap perjanjian konsesi kepada PT Pelindo dari luas 386.12 hektare menjadi 140 hektare sesuai kewenangannya. Ini juga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (ST02)
