SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan bangga bahwa sejak tahun 2021 Indeks Desa Membangun (IDM) di Jawa Timur telah ditetapkan bebas dari Desa Tertinggal. Ia mengatakan bahwa untuk IDM di Jawa Timur tertinggi yakni Bojonegoro, Banyuwangi, Gresik, Malang, Kabupaten Mojokerto, dan Lamongan.
“Ini adalah kerja keras kita semua, mendoring kemandirian masing-masing kabupaten. Di mana 10 desa yang masuk status IDM Mandiri tertinggi secara nasional, 5 di antaranya dari Jawa Timur,” katanya.
Hal tersebut disampaikan saat meresmikan gedung baru Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur, yang terletak di Jl Ahmad Yani No 152 C Surabaya.
“Kita berikhtiar, makin mandiri desanya, tentunya berkaitan dengan gerakan program kesejahteraan masyarakat desa yang makin tinggi pula,” ujar Khofifah.
Selain peresmian, dalam kegiatan itu juga diberika Bantuan Keuangan Desa kepada beberapa desa di Jatim. Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp 8.615.000.000,00 diberikan kepada 18 kepala desa di 6 kabupaten/kota.
Khofifah berpesan agar para kepala desa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. “Saya menyampaikan kepada kepala desa yang menerima, mohon anggaran yang diberikan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan manfaat barokah,” pesannya.
Adapun beberapa daerah tersebut antara lain 4 desa di Bojonegoro, 3 desa di Gresik, 7 dess di Kabupaten Malang, 1 desa di Jombang, 2 desa di Nganjuk, dan 1 desa di Kabupaten Mojokerto. Penyerahan bantuan disaksikan langsung oleh masing-masing kepala daerah serta perwakilannya.
Bantuan tersebut ditujukan untuk pembangunan fasilitas desa, di antaranya drainase/saluran air, tembok penahan tanah, jalan usaha tani, pembangunan tanggul, kantor desa, gedung PAUD, dan jalan rabat beton.
Penyerahan bantuan tersebut ditandai dengan pemberian Surat Keputusan (SK) yang dilakukan oleh Gubernur Jatim yang didampingi oleh Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur Soekaryo.
Sebelumnya, pada tahun 2020, Bantuan Keuangan Desa telah diberikan di sebanyak 86 desa atau senilai Rp 31,45 miliar, tahun 2021 sebanyak 149 desa setara Rp 46,85 miliar, dan tahun 2022 sebanyak 18 desa atau setara Rp 8,62 miliar.
Kepala Dinas Soekaryo menambahkan, gedung baru di DPMD diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPMD untuk melayani masyarakat secara lebih optimal.
“Selain itu, Bantuan Keuangan Desa juga diharapkan mampu mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi dan keterbatasan akses layanan masyarakat yang terjadi di desa. Ini berseiring dengan mendukung program-program pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” imbuh Soekaryo. (ST02)
