SURABAYATODAY.ID, BALI – Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Acara ini digelar di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kab. Badung, Bali, Senin (9/5) malam.
Bertemakan “Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah Provinsi Untuk Kesinambungan Pembangunan”, Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin mengamanatkan 5 dan arahan pedoman kepada para pelaksana instrumen pemerintahan. Kelimanya merupakan aspek penting dalam kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Kelima aspek tersebut terdiri atas peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan kualitas SDM, penyuksesan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, keberpihakan terhadap UMKM dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, serta perwujudan pelayanan publik yang berkualitas.
“Saya minta program-program lebih banyak difokuskan pada penguatan daya beli dan penurunan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi,” ujar Ma’ruf Amin.
Untuk amanah yang kedua, ia berpesan agar pemerintah menciptakan ekosistem yang mendukung pencapaian optimal SDM di daerah. Ia mengatakan, hal tersebut dapat dilakukan melalui institusi ekonomi yang mampu memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat, terutama generasi muda.
Lebih jauh, Ma’ruf Amin menerangkan bahwa Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, terlebih di tengah masa pandemi seperti sekarang ini.
“Seluruh aparat Pemerintah Daerah agar memberikan contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri, sehingga produk buatan kita menjadi raja di rumah sendiri,” ajaknya.
Sementara itu, keberpihakan terhadap UMKM dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional ditunjukkan melalui pemberian subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian modal kerja, insentif perpajakan, dan penguatan teknologi digital bagi UMKM.
Terakhir, pelayanan publik yang berkualitas ditujukan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. “Saya minta seluruh Gubernur konsisten melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN karena sekitar 77 persen ASN berada di instansi daerah,” pungkasnya. (ST02)
