SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali menorehkan prestasi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) . Capaian ini sudah delapan kali berturut-turut sejak 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penghargaan tersebut diberikan kepada Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Nurul Azizah di Lantai II aula gedung BPK, Jalan Juanda, Sidoarjo, Selasa (26/4). Penyerahan tersebut bersamaan dengan penyerahan LHP oleh BPK.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, Nurul Azizah, menuturkan penghargaan tersebut pada LHP BPK pada pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2022. “Bojonegoro WTP tahun 2021 ini hasil WTP berturut-turut kedelapan,” imbuhnya.
Pihaknya berharap, dengan WTP yang diterima Pemkab Bojonegoro, pengelolaan keuangan Pemkab semakin tertib dan benar.
Kepala Inspektorat Teguh Prihandono, menyampaikan, opini WTP atas LKPD tahun 2021 diraih berkat komitmen dan kerja keras seluruh stakeholder di Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan daerah.
“Kami berharap, dengan mendapatkan opini WTP ini pengelolaan keuangan kita sudah lebih akuntabel, dan SAP atau standar akuntansi pemerintahan sudah sesuai,” tegasnya.
Pihaknya berpesan, meskipun mendapat predikat WTP 8 kali berturut-turut, namun masih ada beberapa administrasi yang perlu ditingkatkan yaitu administrasi aset daerah di mana perlu pencatatan yang riil dan tertata rapi.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro Luluk Alifah mengatakan, yang hari ini menerima LHP BPK Laporan Keuangan Pemkab Tahun Anggaran 2021 ada 5 kabupaten termasuk Kabupaten Bojonegoro. Empat kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Jombang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Tuban.
“Bojonegoro memperoleh opini WTP ke 8 berturut-turut mulai 2014,” ucapnya.
Luluk menuturkan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, dengan diperolehnya opini WTP yang ke-8 pada tahun 2021, menggambarkan perbaikan tata kelola dan komitmen dari seluruh OPD dalam mengelola keuangan daerah. (ST10)
