SURABAYATODAY,ID, SURABAYA – Sejak awal tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan itu telah diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Dalam pelaksanaannya, Pemkot Surabaya telah memanfaatkan program MBKM itu. Langkah yang dilakukan yakni bersinergi dengan beberapa kampus.
Di antaranya ITS, Universitas Airlangga (Unair), Universitas Surabaya (Unesa), Untag 45, Universitas Pembangunan Nasional (UPN), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Uinsa), UK Perta, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Universitas Surabaya (Ubaya), dan beberapa kampus lain di Surabaya maupun di luar Kota Pahlawan.
Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Fatkur Rohman mengatakan dalam sinergi itu salah satu programnya adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka – Administrasi Kependudukan (MBKM-A). Menurutnya merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dan dosen dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ini dapat untuk meningkatkan kualitas layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) di bidang layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk).
“Kami mengapresiasi program MBKM-A ini. Namun program MBKM-A ini sekaligus challlenge (tantangan) bagi Pemkot dan perguruan tinggi,” ungkapnya.
Fatkur Rohman mengatakan Pemkot Surabaya pastinya memiliki banyak impian yang belum terlaksana. Misalnya, bagaimana membuat Sistem Informasi Pelayanan Kelurahan (SIPK) sebagai implementasi konsep smart city di level kelurahan.
“Ini akan challenge seru bagi Pemkot dan mahasiswa untuk uji ilmunya, tentunya dengan bimbingan para dosen,” papar dia.
Fatkur memahami bahwa program MBKM ini adalah salah satu opsi dari dunia kampus untuk memagangkan mahasiswa-mahasiswanya. Sebab, sebagian mereka juga magang di beberapa corporate yang terkait bidang jurusan di kampus.
Namun, terang Fatkur, jika Pemkot Surabaya betul-betul bisa mencreate program yang penuh tantangan, program ini akan menjadi sinergi yang saling bermanfaat. “Bahkan harus dibicarakan serius dengan pihak perguruan tinggi,” ujar dia.
Ia yakin di Bappeda Litbang Pemkot Surabaya masih ada banyak list penelitian yang sedang dikerjakan, baik terkait tata kelola pemerintahan, tren digitalisasi, smart city, social problems, ekonomi kreatif dan lain-lain.
“Sekali lagi, ini bisa menjadi challenge sekaligus sinergi menarik antara Pemkot Surabaya dengan civitas akademika baik dosen maupun mahasiswa,” jelasnya.
Fatkur pun berharap bahwa tema-tema yang menjadi program implementasi MBKM semoga tidak terbatas pada hal yang terkait dengan layanan publik. Sebaliknya, jal itu bisa dibuka tema-tema yang lain, bahkan yang connected dengan bidang di kampus sekaligus menjawab impian pemkot atau bahkan bisa connected dengan kebutuhan market (dunia usaha).
“Kalau mereka magang di pemkot dan ternyata mereka justru terpanggil membantu pemkot mewujudkan ide Surabaya ke depan yang lebih baik. Ini kan menarik. Bukan tidak mungkin, pasca lulus mereka akan justru mendaftar ke pemkot dan ini luar biasa,” tegas Fatkur. (ADV-ST01)
