SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Bappeda menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, Rabu (30/3). Musrenbangkab digelar di Ruang Angling Dharma dan diikuti oleh 130 orang.
Tema Musrenbangkab adalah penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan kualitas lingkungan melalui infrastruktur dan transformasi digital yang mantab berkelanjutan.
Kepala Bappeda Bojonegoro Anwar Mukhtadlo dalam laporannya mengatakan, maksud dan tujuan kegiatan Musrenbangkab untuk menyempurnakan rancangan RKPD Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 berdasarkan rumusan rancangan rencana kerja (renja) perangkat daerah hasil forum perangkat daerah. Tujuannya rancangan renja mengacu pada rancangan RKPD tahun 2023.
“Selain itu, Musrenbangkab juga dilakukan pembahasan prioritas program atau kegiatan yang diusulkan pembiayaannya melalui APBD kabupaten, ABPD provinsi, APBN dan sumber pembiayaan lainnya,” ungkapnya.
Hasil kegiatan, lanjut Anwar Mukhtadlo, untuk mendapatkan kesepakatan tentang rumusan akhir rencana RKPD dan rancangan renja perangkat daerah pada program-program prioritas. “Kegiatan ini merupakan rangkaian tahapan perencanaan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Mulai dari pelaksanaan Musrenbang RKPD Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD, serta sentralisasi usulan kegiatan prioritas hasil musrenbang kecamatan,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah saat memberi pengarahan menjelaskan, Pemkab sebelumnya sudah melaksanakan musrenbang khusus perempuan yang menunjukkan partisipasi perempuan.
Kenapa ada musrenbangkab setiap tahun? Bupati Anna menuturkan, hal ini selaras dengan adanya musrenbangnas dan provinsi setiap tahun, pun juga ada musrenbangdes yang menunjukkan partisipasi masyarakat.
“Penyelarasan untuk saling harmonisasi dan menguatkan antara kebijakan musrenbangnas, musrenbang provinsi hingga musrenbang tingkat dua,” ujarnya.
Tema mantab berkelanjutan juga sesuai dengan apa yang dimulai tahun sebelumnya. Di era digital, tidak hanya infrastrukturnya, tapi juga sumber daya manusianya pun juga harus disiapkan.
Transparansi digital menjadi salah satu konsen di Kabupaten Bojonegoro pasca menyelesaikan infrastruktur fisik. “Maka trasformasi digital, pemerintah berbasis digital, ekonomi digital, identifikasi digital perlu kami tingkatkan,” tandasnya.
Bupati Anna yakin, jika dunia digital semakin cepat diambil maka dapat sekaligus bisa mendorong IPM. Peran serta camat dari bawah pada kebutuhan yang mengawal musrenbangdes bisa termaktub pada sebuah keputusan untuk musrenbangkab.
Masih dalam kegiatan yang sama, Kepala Bappeda Jatim Mohammad Yasin menyampaikan, Bupati Anna merupakan bupati andalan di Jawa Timur karena kapasitas dan kemampuan fiskal Kabupaten Bojonegoro yang merupakan penentu Provinsi Jawa Timur. “Arah kebijakan RPJP Jatim, salah satunya ingin menjadikan Jawa Timur provinsi dengan pertanian tangguh sampai 2025,” tegasnya.
Sebab, pertanian masih menjadi kebiasaan dan mata pencaharian 60 persen lebih penduduk Jatim dan masih menjadi habit. Pertanian di masa pandemi mampu bertahan lebih hebat dibanding sektor jasa, pariwisata dan perindustrian.
“Ïni yang penting, mohon pertanian tetap menjadi prioritas kita bagaimana membangun pertanian tangguh di Bojonegoro. Kemampuan fiskal di kabupaten yang tinggi di antaranya pemprov sudah pasti, kedua Bojonegoro, Surabaya dan Sidoarjo. Kita berbangga menjadi kabupaten yang kemampuan fiskalnya masuk ke kelas tinggi,” tandasnya. (ST10)
