SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Pemkot Surabaya bakal kembali menertibkan Administrasi Kependudukan (Adminduk) bagi warga ber-KTP Surabaya namun domisili di luar daerah. Penertiban ini akan beekonsekwensi bahwa intervensi Pemkot Surabaya pada warga yang terdeteksi tinggal di luar kota akan dicabut.
Intervensi yang diberikan pemkot secara gratis kepada warga ber-KTP atau NIK Surabaya tak hanya menyasar pada bidang kesehatan. Melainkan pula intervensi juga diberikan pada sektor sosial.
Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin. Menurutnya, NIK menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan intervensi bantuan baik dari pemerintah pusat maupun Pemkot Surabaya. Mulai dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Sosial Tunai (BST).
“Kemudian di pemkot melalui Dinsos ada bantuan program permakanan untuk lansia, anak yatim, dan disabilitas. Selain itu juga ada intervensi-intervensi dari Perangkat Daerah (PD) yang lain,” kata Anna.
Di tahun 2022 ini, Anna menyebut, setiap bulan pihaknya melaksanakan musyawarah kelurahan (Muskes) bersama RT/RW hingga jajaran kelurahan dan kecamatan. Melalui hasil Muskel tersebut, pemkot melakukan update data MBR atau warga penerima bantuan.
“Karena kita tidak berhak menghapus, maka dari dasar Muskel itu kami melakukan ketidaklayakan penerima bantuan. Misal ada warga NIK di Surabaya, tapi tidak ditemukan, sehingga kami menindaklayakan yang bersangkutan menerima bansos,” ungkap Anna.
Pada Januari 2022, Dinsos Surabaya menindaklayakan 7.893 warga penerima bansos. Sedangkan pada Februari 2022, tercatat ada sekitar 35.000 warga yang ditidaklayakan menerima bansos. Ketidaklayakan itu dikarenakan dari hasil Muskel, warga NIK Surabaya tersebut sudah meninggal, pindah atau tidak ditemukan domisilinya.
“Kami juga melakukan sinkronisasi data dengan teman-teman Dispendukcapil. Sehingga data hasil Muskel juga kami cocokkan dengan Dispendukcapil. Ada sekitar 42.893 itu dilepas dari status data MBR. Rata-rata mereka tidak tinggal di Surabaya, tapi ber-KTP Surabaya. Tapi dia dapatkan fasilitas-fasilitas itu,” jelas Anna.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruf. Dia menyebut, bahwa pemberian intervensi bantuan pada sektor pendidikan juga mengacu pada data NIK Surabaya.
“Data kita mengacu pada NIK. Kita mendata MBR itu juga dari sekolah. NIK digunakan untuk mencari mana yang betul-betul MBR dan perlu ditindaklanjuti (intervensi) atau tidak,” kata Yusuf.
Yusuf menambahkan, bagi peserta didik dari keluarga MBR, pemkot telah menyiapkan intervensi berupa seragam hingga peralatan sekolah. Itu diberikan secara gratis bagi peserta didik jenjang SD dan SMP.
“Khusus anak MBR kita siapkan seragam dan peralatan sekolah gratis. Kalau jenjang SD, ada seragam putih dan merah, lalu SMP seragam putih dan biru. Kemudian juga ada seragam batik, pramuka plus seragam olahraga ini yang disiapkan untuk anak MBR,” pungkasnya. (ST01)
