SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono meminta agar realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 dapat direalisasikan secara transparan, bertanggung jawab dan akuntabel. Heru mengungkapkan, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 105/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Pada Akhir Tahun Anggaran untuk Tahun Anggaran 2021 dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur 30 September 2021 perihal Tata Cara Setoran dan Pelaporan Penerimaan Daerah, Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) akhir tahun anggaran 2021, maka kegiatan penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 sampai saat ini masih terus berlangsung.
“Untuk proses penerbitan SPM nya sendiri sudah selesai sesuai batas waktu tanggal 20 Desember 2021,” katanya.
Sementara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi sebagai entitas pelaporan wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021.
Laporan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
“Laporan-laporan tersebut disampaikan kepada BPKAD paling lambat tanggal 7 Februari 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021,” jelasnya.
Capaian APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 per tanggal 27 Desember 2021 telah dilaksanakan dengan baik. Capaian tersebut meliputi pendapatan daerah Rp 32.969.569.158.052 terealisasi Rp 32.894.519.731.087,90 atau 99,77 persen. Lalu belanja daerah sebesar Rp 36.621.318.449.634,85 terealisasi Rp 32.768.057.386.825,70 atau 89,48 persen serta posisi saldo kas pada RKUD Rp 2.649.982.647.126,90.
Berdasarkan data Kemendagri per 23 Desember 2021, maka menjadikan Provinsi Jawa Timur menduduki posisi tiga besar secara nasional, bila dibandingkan dengan provinsi lainnya yang realisasi belanjanya rata-rata masih sebesar 77,12 persen.
Heru lalu melanjutkan, pada 2021 diperkirakan akan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Besarannya mencapai Rp 2.563.492.291.474,43 yang akan digunakan untuk belanja daerah pada awal tahun anggaran 2022 dengan asumsi kebutuhan belanja daerah dalam satu bulan Rp 2.500.000.000.000. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dalam satu bulan itu, dihitung berdasarkan atas asumsi perhitungan 1/12 (seperduabelas) dari belanja tahun berkenaan.
Lebih lanjut, sebut Heru, saldo kas pada RKUD sampai dengan 27 Desember 2021 mencapai Rp 2.649.982.647.126,90. Capaian itu merupakan kas (bagian dari SiLPA) yang akan digunakan untuk membayar tagihan sampai dengan 31 Desember 2021.
“Itu untuk membiayai belanja awal Tahun Anggaran 2022 meliputi gaji PNS dan PPPK, pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, operasional kantor, air, listrik, telepon, makan minum pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), makan minum panti Dinas Sosial, kebersihan (cleaning service), keamanan kantor, petugas pelayanan,” ungkapnya.
Sebagai tambahan, Heru menjelaskan, bahwa pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada APBD tahun anggaran 2021 diperoleh sebesar Rp 15.644.967.099.471 dengan realisasi sampai dengan 27 Desember 2021 sebesar Rp 14.506.853.793.510 atau 92,73 persen. Sedang yang masih belum terealisasikan sebesar Rp 1.138.113.305.961.
Heru menekankan, jika hingga akhir tahun anggaran, pendapatan transfer tidak terealisasi 100 persen, maka program kegiatan yang dibiayai dari pendapatan transfer menjadi beban pemerintah daerah dan harus dibayar melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dirinya pun memastikan bahwa Pemprov Jatim akan senantiasa memenuhi kewajibannya dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, bertanggung jawab dan akuntabel.
“Semua ikhtiar ini, dilakukan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara baik dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya. (ST01)
