SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meminta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah terus berinovasi dalam transformasi digital. Pemanfaatan teknologi dalam dunia perbankan ini menjadi salah satu kunci utama untuk dapat bersaing dengan bank-bank lain terutama dengan berkembangnya berbagai Financial Technology (Fintech).
“Saat ini pola transaksi masyarakat semakin bergeser. Masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi secara digital, tantangan yang mulai pelan-pelan muncul yaitu bervariasinya pilihan masyarakat untuk mengakses pembiayaan. Di mana yang salah pilih akhirnya bisa terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal. Kami harap eksistensi dari BPR ini bisa menjawab tantangan-tantangan itu,” kata Emil.
Hal ini disampaikannya saat membuka Musyawarah Nasional IX Perhimpunan BPR Milik Pemerintah Daerah se-Indonesia (PERBAMIDA) di Hotel Shangrila Surabaya, Kamis (2/12).
Menurutnya, dalam menjawab tantangan digitalisasi ini, salah satu hal yang patut menjadi perhatian adalah soal keamanan (security) digital. Keamanan digital ini diakui bukan sesuatu yang mudah dan murah.
Untuk itu, ia menyarankan semacam sistem white label yakni kolaborasi pembuatan sistem keamanan IT atau digital yang kemudian dikembangkan bersama-sama yang nantinya bisa digunakan atau dikostumisasi sesuai kebutuhan masing-masing BPR yang tergabung dalam Perbamida ini.
“Jadi adanya semacam aliansi-aliansi dalam hal ini Perbamida bisa menginisiasi white label untuk pengembangan security digital ini supaya security-nya terjaga. Karena transaksi-transaksi yang sifatnya digital ini tentu juga berisiko kalau akhirnya tidak dijaga dengan baik. Tentunya selain white label bila ada dukungan dari BI dan OJK akan lebih baik lagi,” katanya.
Tidak hanya itu, Emil juga berharap Dinas Koperasi atau Dinas Perindag di masing-masing kabupaten kota untuk bisa mengajak BPR untuk ikut sosialisasi dan penyuluhan. Sehingga BPR bisa sekaligus jemput bola ke masyarakat terutama pedagang pasar dalam menawarkan pelayanan pembiayaan. Dengan begitu bisa mencegah para pedagang pasar terjerat rentenir atau pinjol ilegal.
“Jemput bola ini mesti dilakukan, kemudian juga bisa menggunakan kanal seperti medsos. Dan personal relation di BPR ini penting untuk jemput bola karena BPR ini mestinya kenal sampai kepala dusun,” katanya.
Lebih lanjut Emil mengatakan, keberadaan BPR atau BPR Syariah (BPRS) milik daerah tentu memiliki misi yang luar biasa, misi yang sangat penting dan menjadi salah satu dukungan bagi pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan-kebijakan pembangunan di daerahnya masing-masing.
“Bagi pemerintah daerah tentunya salah satu upaya mendorong pembangunan di wilayah masing-masing diharapkan ada prinsip dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Artinya bahwa ada harapan langkah-langkah afirmatif bisa ditempuh untuk senantiasa bisa mendahulukan dan mengutamakan majunya pelaku-pelaku ekonomi terutama pelaku ekonomi kecil dan menengah yang ada di kabupaten kota masing-masing,” terangnya.
Karena itu, lanjutnya, keberadaan Perbamida akan memainkan peran yang penting untuk bisa mengidentifikasi hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan dalam menyatukan langkah untuk bersinergi mengatasi masalah-masalah, terutama dalam perkembangan digitalisasi ini. (ST02)
