SURABAYATODAY.ID, SURABAYA– Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima dua penghargaan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Award 2021. Pertama, peringkat I untuk perencanaan kebutuhan, pelayanan pengadaan, kepangkatan dan pensiun. Kedua, peringkat I komitmen pengawasan dan pengendalian.
Dua penghargaan tersebut diserahkan Kepala BKN RI, Bima Haria Wibisana. Penghargaan diterima Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (26/11).
Sebagai informasi, BKN Award 2021 diberikan bagi kementerian/lembaga/daerah sebagai instansi pengelola kepegawaian terbaik dari penilaian indeks implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Gubernur Khofifah mengatakan, inovasi menjadi faktor penting dalam menghadapi era Society 5.0. Dia ASN di lingkungan Pemprov Jatim terus berinovasi dalam menjalankan tugasnya.
Ia menuturkan Pemprov Jatim menerapkan konsepsi CETTAR dalam menjalankan roda pelayanan kepada masyarakat. CETTAR yang tidak lain adalah akronim dari Cepat, Efektif, Tanggap, Transparansi, Akuntabel dan Responsif tersebut. Tagline ini dijadikan motivasi dan pendongkrak semangat seluruh ASN Jatim untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Selama ini, kami berupaya agar CETTAR benar-benar diwujudkan dalam setiap program kerja dan kebijakan. Jadi bukan sekadar slogan. Saya ingin masyarakat Jatim benar-benar bisa merasakan arti CETTAR tersebut,” ungkap Khofifah.
“CETTAR berarti ada kecepatan kita untuk bisa menangani apa saja yang menjadi tupoksi kita, efektif, efisien, tanggap, transparan, penting itu accountable dan responsif. Tak hanya responsif tapi quick response. Format ini menyatu pada gerak seluruh OPD, tidak terkecuali,” tambah dia.
Khofifah berharap penghargaan ini dapat menjadi semangat dan dorongan untuk melakukan transformasi yang dapat menjawab semua tantangan kekinian. Di antaranya melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia yang notabene menjadi ujung tombak pelayanan publik.
“Bukan hanya pemenuhan kebutuhan, tetapi percepatan pemenugan kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan. Semakin baik kualitas SDM, diharapkan semakin baik pula kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKN RI Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa penguatan birokrasi merupakan kunci kemajuan negara. Menurutnya, saat ini birokrasi harus mampu dan terampil berkolaborasi dalam mewujudkan berbagai program dan kebijakan pembangunan.
Kata dia, sudah waktunya birokrasi beradaptasi dan mengubah pola-pola yang sekiranya tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Utamanya dalam hal pelayanan publik dan birokrasi. Selain digitaliasi layanan agar lebih efektif dan efisien, pembinaan SDM pun perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Termasuk dengan menggandeng generasi millenial dan gen z.
“Milenial dan gen Z punya persepsi dan nilai yang tidak ada di generasi sebelumnya. Tapi banyak yang mengatakan kalau mereka tidak santun. Mereka cuek, jadi jangan disamakan dengan generasi dulu,” katanya.
“Kita malah harus beradaptasi karena mereka dengan kecakapan teknologinya merupakan masa depan kita,” imbuhnya. (ST02)
