SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menekankan penting dan signifikannya penurunan kemiskinan agro dan pedesaan. Ini sebagai upaya pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.
“Jika kita bisa menurunkan tingkat kemiskinan agro di Jawa Timur bersama dengan angka kemiskinan di pedesaan secara umum, insya Allah target pengentasan kemiskinan kita bisa tercapai,” ucapnya.
Hal ini disampaikan Emil saat membuka War Room Forum Pembangunan Daerah 2021 terkait Akselerasi Penurunan Tingkat Kemiskinan Jawa Timur “Menurunkan Angka Kemiskinan Agro di Jawa Timur” di Hotel Harris, Surabaya, Rabu (27/10). Menurutnya, hal tersebut penting mengingat wilayah pedesaan menyumbang jumlah kemiskinan terbesar daerah dengan persentase sebesar 15,05 persen per Maret 2021.
Ini menyebabkan, pengentasan kemiskinan harus difokuskan ke wilayah tersebut yang profesinya didominasi oleh para petani. Berdasarkan data Bappeda Prov. Jatim per Maret 2021, jumlah penduduk miskin Jatim berjumlah 4.572.730 atau sekitar 11,40 persen dari total penduduk. Ada 17 kab/kota dengan persentase penduduk miskin di atas persentase Jatim, yakni Kediri, Madiun, Trenggalek, Nganjuk, Situbondo, Gresik, Bojonegoro, Lamongan, Bondowoso, Pacitan, Pamekasan, Ngawi, Tuban, Probolinggo, Sumenep dan Bangkalan.
Sedangkan sisanya, 21 kab/kota berada di bawah persentase Jatim, yakni Kab. Mojokerto, Magetan, Malang, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Tulungagung, Kota Probolinggo, Kota Kediri, Kota Blitar, Banyuwangi, Pasuruan, Blitar, Lumajang, Jombang, Ponorogo dan Jember. Meski begitu, beberapa daerah tetap dianggap memiliki jumlah kemiskinan tinggi karena jumlah penduduk yang banyak.
Wagub Emil menjelaskan, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan benar. Sehingga, sasaran masyarakat dapat dituju secara tepat dan memudahkan penyaluran bansos juga program pemberdayaan. Di samping itu, ia juga menyarankan riset mendalam agar diketahui kebutuhan masyarakat di lapangan seperti apa.
“Selain itu, karena kebanyakan penduduk miskin adalah petani, harusnya Dinas Pertanian juga bertanggungjawab menurunkan angka kemiskinan ini. Sebab selama ini semua tanggungjawab ada di Dinas Sosial saja. Maka, ini perlu diubah juga,” terangnya.
Di akhir, Wagub Emil mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kab/kota, serta perangkat daerah dari lini terbawah seperti lurah. Ia juga berharap agar seluruh program bisa berjalan sesuai rencana.
“Menurunkan kemiskinan ini bukan karena kita ingin ranking kita bagus, tapi karena ini memang panggilan kita. Jadi terus bersinergi, kita bagi nanti kontribusi apa yang harus diberikan dari masing-masing pemkab, pemkot dan pemprov,” tutupnya. (ST02)
