SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Dalam beberapa hari terakhir, di DPRD Surabaya membahas Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD tahun 2021. Dari pembahasan tersebut, Fraksi PKS DPRD Surabaya memberikan sorotan terhadap beberapa hal.
Di antaranya tentang perlunya menyediakan ruang perpustakaan di gedung DPRD Surabaya. Menurutnya, perpustakaan itu penting. Hal itu akan menunjang kinerja bagi para legislator di gedung wakil rakyat di Jalan Yos Sudarso itu.
“Perpustakaan DPRD yang berfungsi sebagai layanan informasi dan bahan referensi dalam pengambilan keputusan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,” ungkap Wakil Ketua Fraksi PKS Fatkur Rohman, Rabu (29/9).
Dikatakan, penyediaan ruang perpustakaan dia atur dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pada Pasal 1 ayat 7 yang memuat mengenai Perpustakaan Khusus di lingkungan lembaga pemerintah. “Perpustakaan yang dimaksud harus memiliki sarana dan prasarana yang memiliki aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan,” terangnya.
Ia juga Fraksi PKS juga mengusulkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), agar betul-betul menguatkan program peningkatan kapasitas SDM dari para ASN di tingkat kecamatan dan kelurahan. Penguatan ini terutama terkait excellent service (pelayanan prima).
“Layanan yang bisa membangun engagement (interaksi dua arah yang baik) dan delightful (membahagiakan) adalah kebutuhan di era ini,” terangnya.
Ia menyebut pentingnya peningkatan layanan di kecamatan dan kelurahan ini mengingat hadirnya era digital dan kebutuhan layanan yang semakin transparan. Karena itu pihaknya sangat menekankan diwujudkannya aplikasi-aplikasi layanan publik berbasis teknologi informasi yang user-fiendly dan ada sistem feedback.
“Sehingga warga bisa mengetahui dengan cepat setiap proses layanan yang terkait dengan mereka. Layanan yang cepat dan pasti serta murah adalah bagian dari konsep excellent service,” tegas pria yang juga anggota Komisi A ini.
Dijabarkan pula, PKS mendorong adanya ruang podcast. Dikatakan, dalam penguatan tim dan program kehumasan serta support sarana dan prasarana di DPRD di era digital dan media sosial yang semakin merebak, ruang podcast dinilai sangat perlu.
“Ruang podcast ini sebagai sarana alat kelengkapan dewan dan DPRD menyampaikan kinerja, ide, dan gagasan, patut dipertimbangkan,” lanjut dia. (ST01)
