SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya mulai hari ini, Senin (6/9) melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Sementara ini PTM untuk kelas 6 SD dan kelas 9 SMP.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah mengatakan PTM harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini agar tidak ada kluster baru Covid-19.
Ia meminta Dispendik agar tidak menggelar PTM secara serentak, tapi dilakukan bertahap. Langkahnya yakni sekolah-sekolah yang pada Desember 2020 lalu telah dilakukan asesmen, harus dilakukan asesmen ulang.
“Sekolah yang asesmen tetap baik diberikan izin untuk menggelar PTM,” katanya.
Asesmen ulang ini, kata Khusnul, sangat penting. Alasannya untuk memberikan kepastian kesiapan sekolah untuk menggelar PTM.
Menurut dia, bisa saja saat asesmen pada Desember 2020 lalu bagus. “Tapi karena PTM gagal dilaksanakan pada waktu itu, sekarang sarana dan prasarana protokol kesehatan (prokes) di sekolah sudah berubah, rusak atau diabaikan,” terangnya.
Selain itu, ia mendorong Dinas Kesehatan bersama Dispendik untuk mempercepat vakinasi kepada tenaga pendidik dan kependidikan termasuk kepada siswa 12 tahun ke atas. “Saya mendorong dilakukannya percepatan vaksinasi untuk peserta didik dan memastikan kembali guru-guru atau tenaga pendidik apakah sudah mendapatkan vaksin lengkap,” tambahnya.
Sedangkan bagi orang tua yang tidak mengizinkan anaknya ikut PTM, lanjut alumnus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya ini, jangan dipaksa. Sekolah harus menerapkan blended learning. Metode blended learning merupakan kombinasi pengajaran langsung dan pengajaran online.
Selain itu, kata Khusnul, yang sangat penting adalah evaluasi tiap bulan yang harus dilakukan. Jika dalam evaluasi itu sekolah melakukan pelanggaran seperti tidak menerapkan prokes dengan ketat, sekolah tersebut dilarang untuk menerapkan PTM.
“Saat pelaksanaan PTM ini, juga dibutuhkan komitmen bersama. Orang tua harus komitmen mengantar dan menjemput anaknya tepat waktu. Sehingga tidak ada peluang anak untuk bergerombol dengan teman-temannya,”ungkapnya.
Sementara itu anggota Komisi D DPRD Surabaya Hari Santoso mengingatkan, agar satgas mandiri Covid-19 di tiap sekolah bekerja secara maksimal ketika PTM dilakukan. Menurutnya, PTM harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“Paling penting adalah protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa evaluasi harus dilakukan secara berkala. Sekolah yang menerapkan PTM harus terus dicek. “Kalau sudah bisa menerapkan aturan seperti peraturan yang ditetapkan Dispendik dan Satgas Covid-19, itu tidak masalah,” jelasnya.
Dikatakan pula, pemantauan oleh Satgas Covid-19 sangat penting. Di antaranya jumlah siswa yang hadir PTM yaitu sebanyak 25 persen dari total siswa di kelas.
Tak kalah pentingnya pula adalah mengantisipasi kerumunan saat jam pulang sekolah. Sebab ada kemungkinan siswa berangkat diantar jemput mobil sekolah.
Hari mengatakan Satgas Covid-19 harus mengawasi jumlah siswa yang berada di dalam mobil agar tetap ada jarak dan mengurangi risiko penularan Covid-19. Sebaliknya, jika dari PTM ini ternyata ditemukan kasus Covid-19 yang baru, Dispendik harus melakukan evaluasi secara general.
Menurutnya, jika ada kluster baru, PTM harus segera dihentikan. “Apabila nanti ada beberapa anak yg positif saat PTM jangan dilanjutkan dulu. Kalau terjadi harus dihentikan kembali,” tegasnya. (ADV/ST01)
