SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Sejak pandemi Covid-19, pembelajaran sekolah dilakukan secara daring. Namun ada masyarakat banyak yang menginginkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dimulai, apalagi setelah level PPKM diturunkan.
Apalagi, pembukaan kembali sekolah selama PPKM untuk daerah yang berada pada level 3, 2 dan 1 diatur dalam Inmendagri nomor 35 tahun 2021. Membahas hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) menyelenggarakan rapat koordinasi terbatas pada Kamis (26/8) lalu yang diikuti jajaran pemerintahan pusat dan daerah.
Hadir dalam rapat daring yang dipimpin langsung oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjahitan, tersebut antara lain Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan, menteri dalam negeri, menteri agama, gubernur, pangdam dan kapolda seluruh Indonesia.
Dalam paparannya, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, menjelaskan tentang dampak yang telah dirasakan oleh sektor pendidikan sebagai akibat dari terlalu lamanya pembelajaran jarak jauh di masa pandemi Covid-19. Menurut Nadiem telah terjadi ancaman penurunan capaian belajar akibat learning loss.
Fakta itulah yang memerlukan segera dilaksanakannya pembelajaran tatap muka terbatas, khususnya untuk daerah yang berada pada level 3, 2 dan 1 dengan disertai protokol kesehatan yang ketat.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, memaparkan tentang perkembangan Covid-19 di tanah air, termasuk pada anak usia sekolah, yang berpeluang untuk menyebarluas ke orang tua dan keluarga lain yang dalam kondisi rentan. Karena itu Menkes menekankan penerapan disiplin protokol kesehatan selama berlangsungnya pembelajaran tatap muka terbatas, mulai dari berangkat ke sekolah sampai pulang kembali ke rumah.
Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan tentang pentingnya vaksin bagi guru dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka dimulai secara terbatas bertahap. Hal itu untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi guru, siswa dan keluarganya serta masyarakat.
Karena itu Khofifah menekankan agar bupati/wali kota memprioritaskan pemberian vaksin kepada para siswa khususnya SMA/SMK/Aliyah.
Dalam paparannya Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini menyampaikan, bahwa di Jawa Timur vaksinasi untuk guru sudah mencapai 88,48 persen untuk dosis pertama dan 77,74 persen untuk dosis kedua. Sedangkan untuk siswa SMA, SMK dan SLB sesuai kewenangan provinsi baru mencapai 7,79 persen untuk dosis pertama dan 1,31 persen untuk dosis kedua.
“Kami laporkan kepada Bapak Menko Marves bahwa untuk mencapai 100 persen vaksinasi untuk guru dan siswa SMA dan SMK , Jawa Timur masih membutuhkan 1,1 juta lebih dosis vaksin Covid-19,” ungkap Khofifah.
“Jika dihitung mulai usia 12 tahun maka dibutuhkan 3,2 juta dosis vaksin. Oleh karena itu, kami mohon dengan hormat agar Kementerian kesehatan dapat segera memenuhi kebutuhan tersebut, selain kebutuhan untuk masyarakat umum yang juga masih cukup tinggi,” lanjutnya.
Gubernur yang pernah menjabat menteri sosial ini juga memaparkan tentang upaya-upaya yang telah dilakukan bersama pemerintah kabupaten/kota terkait percepatan vaksinasi untuk pelajar. Dikatakan, pada tanggal 4 Agustus 2021 yang lalu, telah dilakukan vaksin serentak untuk pelajar SMA dan SMK se Jawa Timur sebanyak 38 ribu dosis di 38 kabupaten/kota se-Jatim.
“Dan akan kami lanjutkan dengan pemberian vaksin secara serentak sebanyak 57 ribu dosis pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2021 ini, selain penyelenggaraan vaksin reguler yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota serta lembaga lain, yang didalamnya juga terdapat sasaran pelajar,” jelas Khofifah. (ST02)
