SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Surabaya diharapkan berkolaborasi dalam hal pelayanan publik. Salah satunya dalam penanganan keluhan masyarakat.
OPD diminta juga ‘nyetel’ dengan kecamatan atau kelurahan. Hal itu agar jika ada keluhan atau pengaduan dari masyarakat, penanganannya bisa langsung tertangani. Selain itu, hal tersebut bisa dijadikan bahan evaluasi atas kinerja di kecamatan atau kelurahan tertentu.
Pendapat ini disampaikan anggota Komisi A DPRD Surabaya Fatkur Rohman, Senin (16/8). Dalam koordinasi rutin yang dilakukannya, komisi yang membawahi bidang hukum dan pemerintahan ini melakukan dengar pendapat secara virtual dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Dalam dengar pendapat itulah muncul gagasan tentang layanan pengaduan keluhan publik.
“Saya malah membayangkan Dispendukcapil, dengan bantuan Diskominfo, mestinya bisa sinergi dengan kecamatan dan kelurahan. Bagus kalau layanan pengaduan masyarakat, misalnya ada Call Center ini di level kecamatan dan kelurahan,” ungkapnya.
Menurut Fatkur Rohman, sinergi dengan kecamatan dan kelurahan, hal itu bisa mengerucutkan masalah. Misalnya, lewat call center itu akan ada data kelurahan mana yang paling sering dikeluhkan dan mappingnya juga jelas.
“Ini bisa menjadi bahan evaluasi terhadap kelurahan tersebut,” tambah Fatkur.
Selanjutnya, politisi yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya ini juga menekankan bahwa jika didapatkan data 10 item yang sering dikeluhkan warga, maka perlu langkah konkret yang detil. Keluhan itu harus dianalisa dan menjadi rekomendasi bagi Dispendukcapil dan Pemkot dalam merumuskan prioritas program apa ke depan yang perlu dimunculkan.
Meski demikian, ia memberikan support ke Dispendukcapil agar layanan pengaduan keluhan publik harus terealisasi. Dalam prosesnya, Dispendukcapil juga perlu kolaborasi dengan Diskominfo.
“Ide ini cukup bagus, saya support. Namun saya berharap Dispendukcapil bisa koordinasi dengan Diskominfo agar keluhan-keluhan publik ini bisa termapping dengan baik, tiap pekan, tiap bulan, tri wulan,” katanya lagi.
“Seterusnya akan ada analisa pengaduan publik, akan menarik jika ada data 10 item yang sering di keluhkan warga,” tambah Fatkur. (ST01)
