SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Pemerintah secara resmi mengeluarkan peraturan untuk membentuk holding ketiga BUMN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 73 Tahun 2021 sebagai payung hukum tentang pembentukan holding Ultra Mikro (UMi) untuk tiga entitas BUMN.
Dalam aturan tersebut menjelaskan penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Penambahan modal dilakukan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD/rights issue) sesuai ketentuan pasar modal.
Selain itu, payung hukum tersebut diterbitkan juga sebagai bentuk perwujudan visi pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas keuangan segmen ultra mikro yang sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024.
“Kami siap bergabung dalam holding ultra mikro ini, dan Pegadaian akan senantiasa menjalankan perannya dalam mendukung visi pemerintah untuk memacu ekonomi kerakyatan,” kata Direktur Utama Pegadaian, Kuswiyoto melalui rilisnya.
“Peran Pegadaian akan tetap dipertahankan dan saling menguatkan,” lanjutnya.
Menurut Kuswiyoto, holding ini ke depan akan memberi manfaat yang lebih besar, baik kepada pelaku usaha di segmen ultra mikro maupun entitas BUMN secara khusus. Selain itu, langkah strategis ini juga akan memperkuat data base pelaku usaha ultra mikro, sehingga bermanfaat dalam mendukung suksesnya program pemerintah dalam pembangunan ekonomi kedepan.
Dikatakan, holding ultra mikro memiliki tujuan utama untuk penguatan bisnis usaha wong cilik, serta kemudahan akses terhadap pembiayaan di Pegadaian. Nantinya masing-masing akan dapat saling memanfaatkan saluran operasional secara terintegrasi, sehingga daerah jangkauan menjadi lebih luas.
“Terlebih upaya ini juga menciptakan efisiensi dengan memanfaatkan teknologi. Sehingga dengan integrasi, transaksi dapat lebih cepat, mudah, hemat dan akurat,” tutupnya. (ST06)
