SURABAYATODAY.ID, GRESIK – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) RI Abdul Halim Iskandar melakukan kunjungan kerja di Gresik. Mendes PDTT hadir dalam dialog terbatas dengan tema “Sinergi Industri dan Potensi Lokal Desa serta Peran Legislatif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Gresik” di Balai Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Sabtu (26/6) lalu.
Dalam kesempatan itu, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan rencana pembangunan desa berbasis Sustainable Development Goals (SDGs). Implementasi SDGs ini dimulai dengan pelokalan yakni melalui perumusan konsep, indikator dan ikon.
Lalu dilakukan pengumpulan data sebelum uji coba instrumen serta diadakan penelitian dan penerapan program. “Saya bangga dengan bagaimana orang-orang desa mau bersinergi. Dalam waktu 3 bulan, sudah ada 60 persen dari total 118 juta warga desa secara nasional yang sudah terdata di pendataan,” katanya.
“Dengan begitu, kami akan semakin mudah mendeteksi tantangan perkembangan dan mencarikan solusi,” terangnya.
Menurut Halim Iskandar, salah satu masalah yang kerap dihadapi masyarakat desa adalah kemiskinan. Meski begitu, persoalan kemiskinan di desa tak lebih tinggi dibanding kabupaten. Karena level mikronya, kemiskinan di desa paling terbelakang pun hanya akan mencapai maksimal 30 persen dari total penduduknya.
Diterangkan, bicara kemiskinan desa adalah bicara tentang kehadiran pemerintah sesuai dengan undang-undang yang mewajibkan memperlakukan desa sebagai subjek pembangunan. “Jadi sebenarnya, desa mampu menyelesaikan masalah sendiri dengan baik. Yang harus kita lakukan adalah percaya,” lanjutnya.
Selain itu, dirinya berharap, desa tidak terlalu bergantung pada intervensi pemerintah. Hal ini penting, karena salah satu indikasi kemajuan desa adalah kemandirian.
“Maka, hal yang paling benar dilakukan adalah dengan mengingat ‘dari desa, oleh desa, untuk desa.’ Jadi, pemprov dan pemkab seharusnya tidak khawatir. Sebab, desa bisa bekerja dengan basis masalah dan potensi. Kalau sudah begini, semua permasalahan nasional pasti bisa teratasi karena di level mikro pun sudah ditemukan solusinya,” ujar Halim Iskandar.
Saat ini, Kemendes PDTT sendiri sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,6 triliun untuk Jatim. Penyaluraannya adalah untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sudah diberikan ke lebih dari 500.000 penerima manfaat dan sekitar 6.100 BUMDes. (ST02)
