SURABAYATODAY.ID, MALANG – Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap perekonomian Jatim pada tri wulan – I tahun 2021 tercatat sebesar 57.25 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jawa Timur untuk lebih banyak diberi akses penguatan SFM, perluasan pasar serta permodalan guna mengembangkan usahanya.
“Saya mendorong agar Dinas Koperasi di provinsi, kabupaten/kota untuk dapat memberikan akses seluas luasnya,” katanya.
Hal ini disampaikanya saat Khofifah membuka Rapat Koordinasi Program Prioritas Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM) Jatim di Hotel Aria Gajayana Malang, Kamis (10/6) malam. Ia mengatakan akses itu, utamanya guna mengembangkan varian dan kualitas produk, penguatan SDM dan dipermudah permodalannya.
“Salah satunya, lewat even atau kegiatan yang memberikan ruang bagi pelaku IKM dan KUKM agar bisa bergabung di dalamnya,” lanjutnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, salah satu akses kemudahan yang diberikan adalah dengan dilibatkannya para pelaku K-UKM Jatim pada even berskala nasional maupun internasional. Seperti pada bulan Agustus 2021 mendatang giliran Provinsi Jawa Timur akan menjadi tuan rumah program nasional “Bangga Buatan Indonesia” dikordinasikan BRI bersama Bank Indonesia.
Lewat even tersebut, diharapkan bisa memompa semangat kebangkitan KUMKM Jawa Timur sekaligus sebagai pengembangan pasar bagi para pelaku IKM dan UKM.
“Kebetulan Jatim akan menjadi tuan rumah di acara tersebut Agustus mendatang. Saya mohon seluruh pelaku IKM dan KUMKM di Jatim bisa bergabung dalam event keren ini. Apalagi ditambah semangat heroik untuk Jatim Bangkit di bulan Agustus sangat tepat momentumnya,” terangnya.
Sampai saat ini, sebut Khofifah, tercatat ada 22.834 koperasi aktif dan 9,78 juta UMKM di Jatim. Keduanya, baik koperasi maupun UMKM berkontribusi 57,25 persen terhadap PDRB Jatim yang menjadikannya sebagai tulang punggung ekonomi di Jatim.
Untuk itu, Khofifah menyampaikan bagaimana pengurusan izin baik dari IKM maupun UKM utamanya dalam industri makanan dan minuman (mamin) mulai PIRT, BPOM sampai dengan sertifikasi halal perlu difasilitasi kemudahan dan percepatannya.
“Apa betul sudah sesederhana yang diharapkan. Pastikan semua urusan perizinan mulai PIRT, BPOM dan sertifikasi halal dapat di akses dengan mudah dan cepat ,” ujarnya.
Prinsipnya, orang nomor satu di Jatim ini juga menekankan bagaimana para pelaku Koperasi dan UMKM, utamanya mamin terfasilitasi dalam pengurusan legalitas seperti PIRT, BPOM dan sertifikasi halal. (ST02)
