SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Pada 31 Mei 2021, Kota Surabaya berusia ke-728 tahun. Jelang ulang tahun dengan usia yang lebih dari tujuh abad ini, tentu ada banyak harapan yang diinginkan untuk Kota Surabaya.
Seperti yang diharapkan oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Di Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) yang ke-728 ini, ia berharap seluruh masyarakat Surabaya dapat memiliki pekerjaan. Baik pekerjaan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun di perusahaan.
“Saya selalu katakan, masyarakat Surabaya ini harus memiliki pekerjaan semua. Apakah pekerjaan yang melalui UMKM atau dia kontrak dengan sebuah perusahaan,” kata Eri Cahyadi, Jumat (28/5).
Selain mendapat pekerjaan, Eri juga menginginkan seluruh warga Surabaya pendapatannya dapat mencapai minimal UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Atau, dalam setiap KK (Kartu Keluarga) pendapatannya terakumulasi Rp 7 juta.
Untuk mencapai harapan itu, Pemkot Surabaya sedang menyiapkan strategi. Strategi ini disiapkan sebagai bentuk intervensi bagi warga yang pendapatannya masih di bawah UMK. Namun, agar pemberian intervensi ini dapat tepat sasaran, Pemkot Surabaya saat ini juga tengah menyelesaikan pembaruan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Data MBR tersebut, nantinya yang dijadikan rujukan oleh pemkot untuk memberikan intervensi kepada warga yang pendapatannya masih di bawah UMK. Eri menargetkan, pendataan MBR yang dilakukan melalui kelurahan dan kecamatan bisa rampung pada 4 Juni 2021.
“Insya Allah ketika 4 Juni 2021 (pendataan) selesai, kita bisa tahu berapa yang dibawahnya Rp 4 juta (UMK). Nah, itu nanti yang kemudian kita sentuh (intervensi),” jelasnya.
Menurut dia, nantinya intervensi yang diberikan pemkot ini dapat berupa pelatihan UMKM, penyediaan lahan untuk budidaya tambak hingga jenis pekerjaan lainnya. “Misal kita sentuh (intervensi) dengan UMKM, (pelatihan) buat sepatu, ada yang nanti buat kue, ada yang kita sentuh dengan pekerjaan,” ungkap dia.
Tak hanya memberikan intervensi berupa pelatihan UMKM. Namun, Eri menyatakan bahwa Pemkot Surabaya juga siap membantu para pelaku UMKM untuk mempromosikan hingga menjualkan produk usahanya.
“Jadi yang kita harapkan adalah pendapatan per keluarga minimal UMK atau Rp 7 juta,” tutur dia.
Bahkan, ia mengaku sedang menyiapkan tanah-tanah aset milik pemkot yang tidak terpakai untuk intervensi kepada warga Surabaya lainnya. Bentuk intervensi ini berupa penyediaan lahan tambak untuk budidaya ikan atau udang. Nantinya, warga yang tergolong MBR ini akan diberikan benih beserta pelatihan hingga pendampingan budidaya.
“Kita kumpulkan nanti berapa orang yang kita kasih benih, kita kasih pelatihan untuk budidaya tambak udang. Hasilnya nanti diambil oleh mereka. Dan pelatihannya dari Pemkot Surabaya,” pungkasnya. (ST01)
