SURABAYATODAY.ID, TUBAN – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong penerapan digitalisasi di sektor layanan publik.Terbaru, Pemprov Jatim melalui Bank Jatim bersama Bank Indonesia membantu memfasilitasi layanan digital di Kabupaten Tuban dengan membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Dengan TP2DD ini, diharapkan transaksi digital bisa terdorong sehingga dapat mengakselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP). Tim ini juga diharapkan mampu mendorong digitalisasi pembayaran mulai dari UMKM, pariwisata hingga pasar.
Secara khusus, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi TP2DD ini. Bahkan layanan implementasinya sudah menjangkau masyarakat elemen bawah. Salah satu transaksi digital yang telah terealisasi adalah implementasi Quick Response Indonesia Standard (QRIS). Yang merupakan layanan pembayaran iji kelayakan kendaraan niaga/Uji KIR secara digital melalui Bank Jatim.
“Ini sesuatu yang baru bahwa Bank Jatim dan Dishub Tuban sudah punya format digitalisasi di dalam Uji KIR lewat QRIS. Bahkan usernya sampai tukang becak, artinya di masyarakat elemen bawah sudah terjangkau adanya digitalisasi teknologi,” terangnya.
Pembayaran Uji KIR melalui QRIS sendiri dapat dilakukan melalui aplikasi mobile banking Bank Jatim (Bank Jatim mobile) yang dapat diunduh melalui Appstore dan Play Store.
Saat ini QRIS dan juga TP2DD di Kabupaten Tuban menjadi pilot project, namun ke depan layanan pembayaran Uji KIR melalui QRIS Bank Jatim maupun TP2DD akan terus dikembangkan. Tidak hanya di Tuban, melainkan juga diterapkan di daerah lainnya di Jatim.
“Bank Jatim ke depan harus menambah fitur-fitur untuk bisa mempermudah pelayanan publik secara lebih luas agar semakin cepat, dan dengan presisi yang semakin tinggi. Sehingga ada sesuatu yang memberikan nilai tambah dan produktivitas bagi semua sektor,” kata gubernur perempuan pertama di Jatim ini.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jatim Difi A. Johansyah mengatakan, TP2DD ini tidak hanya di Kabupaten Tuban, tetapi targetnya akan diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Jatim.
“Ini merupakan upaya kita agar pemerintah dan masyarakat bisa memperoleh manfaat besar dari upaya digitalisasi,” terangnya. (ST02)
