Surabayatoday.id, Surabaya – Di masa pandemi covid-19, KPU harus bekerja keras agar pemilih menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada serentak. Namun tngkat pertisipasi pemilih di Surabaya dalam pesta demokrasi yang bakal digelar 9 Desember 2020 mendatang, diprediksi justru akan turun.
Hal ini lantaran sosialisasi Pilkada Serentak yang dilakukan KPU Surabaya dinilai tidak maksimal. Berbagai media kampanye yang tersedia pun tidak dimanfaatkan dengan baik meski anggaran untuk pelaksanaan pilkada Surabaya sudah dialokasikan lebih dari Rp 100 miliar.
Terbaru, KPU baru saja melelang kegiatan sosialisasi untuk iklan kampanye selama 14 hari dengan nilai Rp 2,7 miliar rupiah. Hal itu pun dinilai tidak efektif untuk mendongkrak minat masyarakat memberikan hak suaranya. Sebab iklan kampanye paslon Pilkada Surabaya ini tidak menjangkau semua media massa, baik cetak, televisi maupun elektronik.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti mengatakan, semestinya sosialisasi kampanye Pilkada di massa pandemi Covid-19 dilakukan pihak penyelengara (KPU) secara gencar. Sosialisasi itu juga perlu melibatkan semua media, alat, dan perlengkapan kampanye.
“Tujuannya agar bisa mendongkrak tingkat partisipasi pemilih secara masif,” ujar Reni.
Menurutnya, Pilkada serentak yang kurang dari 14 hari lagi ini menunjukan data tingkat partisipasi yang rendah. Hal ini sesuai dengan prediksi dari KPU pusat yang menyebut tingkat partisipasi masyarakat di Jawa Timur tergolong masih rendah.
“Ini prediksi ya. Dari 19 jabupaten/kota di Jawa Timur tingkat partisipasi pemilih berada di angka 67 persen,” tambah Reni.
Namun, lanjut Reni dari angka yang kirang dari 70 persen tersebut tidak diperinci secara detail untuk masing-masing kabupaten/kota. “Dari 19 kabupaten/kota itu tidak disebutkan Surabaya berapa, kayaknya itu dirata-rata,“ imbuhnya.
Atas kondisi tersebut politisi PKS ini mempertanyakan peran KPU dalam mensosialisasikan pelaksanaan pilkada kepada masyarakat. “Karakter masyarakat itu bermacam-macam ada yang aktif ingin tahu dan mencari tahu, ada juga yang tidak mencari tahu “ paparnya.
Oleh karena itu, lajut Reni, harus ditegaskan bagaimana sosialisasi oleh KPU tentang pelaksanaan pilkada mendatang. Reni pun menilai bahwa untuk saat ini sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Surabaya masih kurang.
“Harus ditingkatkan dan KPU tidak bisa sendirian harus melibatkan peran media “ pungkasnya. (ST01)
