Surabayatoday.id, Surabaya – Jelang Pilkada Serentak 9 Desember 2020, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat dapat menjaga protokol kesehatan. Ia juga meminta masyarakat menjaga suasana tetap kondusif atas perbedaan pilihan.
Hal ini disampaikan Khofifah saat Apel Siaga Pilkada serentak aman damai 2020 di lapangan Kodam V Brawijaya. Menurut Khofifah, berbeda pilihan politik adalah sesuatu yang wajar dan lumrah dalam perhelatan demokrasi.
“Namun demikian, masyarakat tetap harus mengedepankan tali persaudaraan, persatuan, dan kesatuan meski pilihan calon pemimpinnya berbeda,” katanya.
Seperti diketahui, sebanyak 19 kabupaten/kota di Jawa Timur akan melangsungkan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. 19 daerah itu terdiri dari 16 kabupaten dan tiga kota, yakni Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Trenggalek, Kediri, Lamongan, Tuban, Gresik, Mojokerto, Malang, Blitar, Sidoarjo, Sumenep, Jember, Situbondo, dan Banyuwangi. Sedangkan tiga kota adalah Kota Blitar, Pasuruan, dan Kota Surabaya.
Khofifah menyebut, siapapun nantinya yang terpiliih dalam Pilkada 2020 merupakan putra-putri terbaik bangsa. “Maka dari itu, setelah Pilkada usai kepemimpinan mereka harus didukung penuh meski saat Pilkada bukan merupakan pilihan politik,” lanjutnya.
Ia menegaskan poinnya adalah bagaimana penyelenggaraan Pilkada 2020 ini harus berlangsung dengan penuh rasa persaudaraan , tanpa ada tekanan dari manapun. “Kita junjung tinggi semangat persaudaraan, persatuan, dan kesatuan agar Pilkada berlangsung lancar, aman, dan damai, serta tetap mematuhi aturan kesehatan Covid-19,” imbuhnya.
Di lain sisi, Khofifah juga menekankan agar ASN netral, jauhi praktik politik yang negatif yang berpotensi memecah belah masyarakat. Jangan sampai ada hal yang berpotensi kurang konstruktif yang berakibat Pilkada serentak menimbulkan suasana menjadi tidak aman dan kondusif.
“Mari kita sukseskan bersama Pilkada Serentak 2020 agar menghasilkan pimpinan daerah yang baik dan berintegritas,” tuturnya.
Terkait situasi Pandemi Covid-19, Khofifah juga mengajak semua pihak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama proses Pilkada berlangsung. Penerapan protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada harus menjadi standard operating procedure (SOP), khususnya di masa kampanye dan pemungutan dan penghitungan suara.
“Semua harus mematuhi protokol kesehatan karena Pandemi Covid-19 belum usai. Jangan sampai timbul klaster Pilkada,” pungkasnya. (ST02)
