Surabayatoday.id, Surabaya – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta melakukan pengawasan lebih ketat terhadap seluruh tahapan Pilkada. Hal ini untuk meminimalisir adanya dugaan pelanggaran Pilkada yang gongnya akan digelar 9 Desember 2020 mendatang.
“Bawaslu perlu melakukan pengawasan lebih ekstra agar tercipta pilwali atau pilkada Surabaya 2020 yang aman, damai dan bermartabat,” ungkap Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur, Rabu (28/10).
Menurut dia, pengawasan tersebut perlu dilakukan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh dua pasangan calon (paslon) Pilkada Surabaya. Kegiatan itu termasuk hal-hal yang diindikasikan mengarah pada kampanye, ajakan atau pemberian dukungan kepada pasangan calon.
Ia menyebut salah satunya rencana kegiatan pertemuan pengusaha dengan Cawali Eri Cahyadi. Sebab pertemuan yang akan dilaksanakan pada 7 November 2020 itu ada nama Tri Rismaharini sebagai pihak yang turut mengundang.
”Saya berharap beliau jangan menggunakan wewenang dan jabatannya sebagai wali kota untuk mengumpulkan para pengusaha,” ujar Abdul Malik.
Untuk diketahui, beredar undangan pertemuan pengusaha dengan Cawali Eri Cahyadi di media sosial (medsos). Dalam undangan itu, Tri Rismaharini tertera sebagai pihak yang turut mengundang, selain Hasto Kristiyanto dan Sri Untari.
Undangan makan siang dan silaturahmi pasangan calon wali kota Surabaya periode 2021-2026 itu tertulis akan diadakan Sabtu, 7 November 2020 di Pelangi Room Hotel Shangri La Surabaya, pukul 12.00 WIB. Tertulis, setelah sambutan dari panitia, dilanjutkan sambutan dari Hasto Kristiyanto dan disambung dengan paparan visi dan misi dari Eri Cahyadi, diakhiri ramah tamah.
Pada desain undangan, ada tugu hahlawan, ikan suro (hiu) dan boyo (buaya). Di bawah logo tertulis Forum Pengusaha Peduli Surabaya.
Abdul Malik mengatakan ada nama Tri Rismaharini ini yang disorotinya. Ia berharap Risma tidak menggunakan wewenangnya sebagai wali kota untuk kepentingan pilwali, meskipun dalam undangan itu tidak menyebut Risma sebagai wali kota.
”Apalagi saya memperkirakan pengusaha yang diundang itu bukan pengusaha kaleng-kaleng. Mereka adalah pengusaha-pengusaha besar di Surabaya dan Jawa Timur,” tambahnya.
Ia melanjutkan jangan sampai pertemuan itu diarahkan untuk mengumpulkan sumbangan atau donasi yang diperuntukan bagi salah satu paslon. Jika itu terjadi, kata dia, hal itu sudah masuk ke ranah pelanggaran pemilu.
”Mari kita wujudkan Pilwali Surabaya 2020 yang aman, damai dan bermartabat,” katanya lagi.
Ia juga berharap Risma netral. Dia berharap pula Risma tidak memihak siapa pun di Pilwali Surabaya 2020 karena posisinya adalah wali kota.
”Saya berharap betul beliau jangan menggunakan wewenang dan jabatannya untuk mengumpulkan para pengusaha,” ujar dia.
Apalagi, kata Abdul Malik, kondisi sekarang sedang pandemi Covid-19. Diungkapkan, banyak pelaku usaha yang terpukul karena usahanya macet, banyak yang mengurangi produksi karena daya beli masyarakat turun.
Seperti diketahui, Pilwali Surabaya 2020 diketahui diikuti dua paslon, yakni paslon Eri Cahyadi-Armuji dan Machfud Arifin-Mujiaman. Dalam undian nomor urut, Eri-Armuji mendapat nomor urut 1 sedangkan Machfud-Mujiaman nomor urut 2. (ST01)
