Surabayatoday.id, Surabaya – Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai provinsi pertama yang melaksanan program Reforma Agraria, Trijuang Pemetaan Bidang Tanah dari Jatim untuk Indonesia. Program tersebut dilaunching langsung secara virtual oleh Menteri ATR/Ka BPN RI Sofyan A Djalil bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Kakanwil BPN Jatim Jonahar di Gedung Negara Grahadi.
Gubernur Khofifah mengatakan bahwa program Trijuang dalam rangka pemetaan bidang tanah ini sangat penting. “Pola Trijuang merupakan sinergitas bidang pertanahan yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa dan kantor pertanahan yang dilakukan di seluruh Indonesia dimulai dari Jawa Timur,” tegas Khofifah.
Menurutnya, ketiga unsur tersebut harus bekerjasama demi terwujudnya pemetaan bidang tanah. Hal itu nantinya akan berkorelasi dengan percepatan pelayanan, dalam menunjang kemudahan berusaha/Ease Of Doing Business (EODB) dan mewujudkan percepatan integrasi data dan pelayanan bidang pertanahan untuk kesejahteraan rakyat.
Dengan adanya sinergitas antara tiga elemen ini, Khofifah menyatakan diharapkan akan terjadi integrasi data pertanahan yang memudahkan pengurusan aset. Sehingga tercipta kepastian hukum kepemilikan aset dan kemudahan pelayanan pengurusan aset di Jawa Timur.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menegaskan pemetaan tanah, pengurusan aset dan segala hal urusan pertanahan tidak bisa disepelekan. Ia mencontohkan, sengketa tanah yang sering muncul baik antar perseorangan, dengan negara, pengusaha, sertifikat lebih dari satu dan sebagainya.
“Maka betapa pentingnya pemetaan tanah berbasis desa. Kalau pakai sistem Trijuang ini, maka koordinasi desa dengan RT maupun RW akan jalan, dan akan menghasilkan tertib administrasi yang baik serta berkepastian hukum,” tegas gubernur yang juga mantan Mensos RI ini.
Di Jatim sendiri ada sebanyak 8.501 desa dan kelurahan. Jika seluruh elemen berkoordinasi lengkap bersama pemda dan BPN, Khofifah yakin bahwa tahun 2025 mendatang, pemetaan bidang tanah di Jatim akan rampung. (ST02)
