Surabayatoday.id, Surabaya – Turunnya angka capaian Imunisasi Rutin Lengkap (IRL) tak membuat Pemprov Jatim pasrah. Sebaliknya, lembaga pemerintahan ini berupaya mengejar capaian imunisasi di masa pandemi Covid-19 ini.
Ditargetkan, capaian IRL itu mencapai 46 persen. Jumlah tersebut ingin diraih dari total jumlah penduduk Jatim sekitar 40 juta orang.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dr. Herlin Ferliana M.Kes mengatakan, cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Jawa Timur saat ini berada di posisi 43 persen. Menurutnya, jumlah itu sebetulnya lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata cakupan nasional sebesar 33,7 persen.
“Namun, cakupan IRL di Dinkes Jatim masih belum mencapai target yang ditetapkan sejak awal yaitu 46 persen,” ungkapnya, Jumat (18/9). Hal ini disampaikannya dalan acara webinar series Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi di Era Pandemi Covid-19 di Jawa Timur, yang digelar Geliat Unair, Program Studi S3 Kesehatan Masyarakat dan UNICEF.
Ia menyebut upaya memenuhi target tersebut adalah pekerjaan rumah yang luar biasa. Dikatakan, dengan jumlah penduduk di Jatim sekitar 40 juta orang, maka angka 43 persen dari 46 persen bukanlah angka yang kecil.
“Kami akan terus berusaha untuk mencapai target tersebut,” lanjut Herlin.
Ia melanjutkan, beberapa kabupaten di Jatim yang masih berada pada zona merah Covid-19, seperti Sidoarjo, Bondowoso, Blitar, dan Mojokerto menjadi kendala capaian imunisasi. Namun dengan 34 kabupaten/kota lain yang berada di zona kuning dan oranye, membuat target 46 persen capaian imunisasi tersebut tetap memiliki peluang diraih.
Dijabarkannya, pandemi Covid-19 di antaranya memang berdampak pada penurunan cakupan imunisasi DPT4. “Yang sangat penting adalah bagaimana mencapai atau mengamankan bayi dan anak-anak untuk diimunisasi,” jelasnya.
Di sisi lain, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr Achmad Yurianto juga menyatakan adanya penurunan imunisasi di tingkat nasional. Menurutnya, dalam sebuah kajian situasi cepat terkait dampak pandemi pada layanan imunisasi yang disebar kepada vaksinator dan koordinator imunisasi di 10 ribu puskesmas di Indonesia melalui jaringan sosial media, didapatkan data 84 persen dari 5.329 orang responden mengakui ada perubahan layanan imunisasi di provinsi masing-masing karena kebijakan pemerintah atau hal lain yang berkaitan dengan pandemi Covid-19.
Dari data cakupan imunisasi nasional di bulan Juni 2019 dan 2020, diperoleh data terdapat penurunan cakupan IDL antara tahun 2019 dan 2020. Sejak bulan Maret 2020 (kasus pertama Covid-19 diumumkan di Indonesia), penurunan yang paling signifikan terjadi pada Mei 2020 yaitu mencapai angka 35 persen.
“Oleh karena itu, pelayanan imunisasi tidak boleh dihentikan, karena akan berisiko KLB PD3I (Kejadian Luar Biasa Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi). KLB PD3I yang terjadi pada pandemi Covid-19 akan menjadi beban ganda bagi pemerintah, petugas kesehatan, dan masyarakat,” terang Achmad Yurianto.
Dikatakannya, pemberian imunisasi harus tetap diupayakan lengkap sesuai dengan jadwal. Tetapi strategi pemberiannya harus mempertimbangkan situasi epidemiologi Covid-19, kebijakan pemerintah, dan situasi epidemiologi PD3I.
“Problematikanya setiap daerah itu berbeda, jadi strategi penyelesaiannya juga harus disesuaikan,” ujarnya. (ST02)
