Surabayatoday.id, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan Surabaya. Untuk mendukung hal tersebut, pemkot mensinergikan pendidikan dan ekonomi dengan investasi yang masuk ke Surabaya. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan siswa mitra warga atau MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang bersekolah di sekolah swasta namun masih kesulitan untuk memenuhi biaya pendidikan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, bahwa untuk memenuhi kebutuhan siswa dari keluarga MBR yang bersekolah di sekolah swasta, pemkot melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Tujuannya agar dapat menyalurkan CSR bidang pendidikan melalui pemberian beasiswa bagi siswa MBR di jenjang SD dan SMP sampai mereka lulus sekolah.
“Kerjasama bidang pendidikan ini sudah dimulai tahun 2020. Seperti yang kita lakukan sekarang, satu perusahaan itu memiliki lima anak asuh,” kata Eri, Selasa (25/8)
Menurutnya, jika dalam satu perusahaan itu memiliki lima anak asuh, maka jika dikalikan dengan perusahaan yang ada di Surabaya jumlahnya ribuan. Ia pun mencontohkan, jika satu anak asuh itu membutuhkan biaya sekolah dalam satu bulan Rp 200 ribu, maka lima anak asuh total Rp 1 juta. Nah, jika dalam satu tahun dikalikan maka jumlahnya Rp 12 juta.
“Ketika kami sampaikan ke beberapa pengusaha, sebenarnya (kata mereka) nilai itu tidak terlalu besar,” ujarnya.
Eri juga mengungkapkan, bahwa kerjasama CSR dengan pihak swasta di bidang pendidikan ini sudah berjalan di tahun 2020. Bahkan, pihaknya menyatakan, ke depan juga bakal menggandeng pihak-pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak Surabaya, khususnya dari keluarga MBR.
“Ini sudah berjalan dan kami memang sedang mengumpulkan yang lainnya, karena ternyata ini yang memang bisa menjadi support untuk pendidikan,” katanya.
Sehingga sekolah swasta yang tadinya menerima kebanyakan murid dari mitra warga atau MBR itu tidak hanya memanfaatkan dana dari Bopda (Biaya Operasional Pendidikan Daerah) dan BOS (Biaya Operasional Sekolah). Tapi sekolah swasta bisa menarik lebih untuk pengembangan pembangunan kelas atau gedung sekolah dengan catatan tidak membebani mitra warga.
“Nah, tugas pemerintah kota hadir di sana sebagai fasilitator bagaimana bisa menghubungkan segi pendidikan, segi ekonomi dengan investasi yang masuk di Kota Surabaya,” terang Eri.
Lebih rinci alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu pun menjabarkan, dalam satu siswa itu mendapat biaya pendidikan dari dana Bopda dan BOS. Nah, dana tersebut juga dimanfaatkan pihak pengelola sekolah swasta untuk pengembangan gedung, gaji guru hingga petugas kebersihan.
Namun demikian, kata Eri, jika ditotal dari jumlah siswa yang ada di sekolah itu dinilai masih kurang untuk biaya pengembangan sekolah, maka kekurangan biaya itu kemudian diambilkan dari jumlah siswa yang ada untuk menutup kekurangan biaya itu. Nah, ketika kewajiban siswa mitra warga membayar kekurangan biaya itu, maka tugas Pemkot Surabaya hadir di sana sebagai fasilitator sekolah swasta tersebut.
“Jangan sampai ketika mitra warga ini masuk ke sekolah, sekolah ini terbebani karena tidak bisa membangun akhirnya sekolah tidak mempunyai kemampuan infrastruktur yang bagus. Karena itu tugas Pemkot Surabaya hadir di sana sebagai partner bagaimana ini berkesinambungan menjadi satu,” pungkasnya. (jee)
