Surabayatoday.id, Surabaya – Sejumlah fraksi di DPRD Surabaya mulai bereaksi terkait penanganan wabah corona (Covid-19) di Kota Surabaya. Mereka menilai, Pemerintah Kota Surabaya tidak memilik konsep yang terukur mengenai penabgan wabah yang sudah jadi pandemi tersebut. Terlebih, Kemenkes RI sudah mengeluarkan keputusan menyetujui pemberlakukan Pembatasn Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pahlawan sebagaimana diusulkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Para legislator mengaku kecewa dengan sikap pemkot menanggapi keresahan masyarakat terkait corona. Untuk itu, Fraksi Demokrat-NasDem dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) penanganan Covid-19. Usulan dilontarkan agar penanganan wabah corona bisa terukur dan terintegrasi dengan semua pihak yang terkait. Sebab, selama ini Pemkot terkesan jalan sendiri dan tanpa melakukan koordinasi dengan pihak legislator dalam penanganan covid-19.
Wakil Ketua FPKB DPRD Surabaya, Mahfudz mengatakan, pihaknya mengusulkan dibentuknya pansus agar kerja-kerja Pemkot dalam mengatasi wabah corona bisa jelas, terukur, dan terarah. Selain itu, kata dia, ada kontrol atau pengawasan dalam melaksanakan beragam penanganan wabah tersebut.
”Ini soal kemanusiaan, hilangkan ego politik. Jangan ada politisasi dalam penanganan wabah ini, masyarakat sudah resah. Makanya perangkatnya untuk menghindari hal itu terjadi harus dibentuk pansus,” ujar Alumnus Ponpes Tebu Ireng Jombang tersebut.
Senada, Sekretaris Fraksi Demokrat-NasDem, Imam Syafii juga mendesak dibentuknya pansus penanganan Covid-19.
“Pertimbangannya apa karena kita ingin kasus wabah corona ini biar cepat selesai dan masyarakat yang terdampak mendapat haknya tercukupi untuk meringankan beban mereka,” ujar Imam Syafi’i.
Dengan adanya Pansus, kata Politisi NasDem ini, pihak-pihak yang terkait termasuk legislatif bisa bersama-sama pemkot melakukan penanganan covid-19. Sebab, sampai hari ini yang ramai dibahas adalah dampak sosial dari wabah tersebut. Sementara penyebab dan penangananya tidak pernah dibahas.
“Jangan hanya cuma kemudian ditangani dampak sosial tapi penyebab orang sakitnya tidak ditangani dengan baik,” ungkapnya.
Imam bahkan mengaku kaget saat Kepala Dinas Kesehatan menyebutkan, ada kebutuhan 6000 rapid test tetapi kemudian sudah disumbang 1000 sekian artinya kurang 4000 sekian.
“Ketika kita tanya apakah kekurangan 4000 sekian ini, sudah proses atau sudah pengadaan rapid testnya, ternyata baru proses,” paparnya.
Menurutnya, jal ini tidak sama atau tidak klop. Hal ini tidak sama dengan apa yang disampaikan Walikota Surabaya dua minggu lalu ketika rapat dengan anggota DPRD.
“Bahwa Pemkot sudah pesan, sejak sebulan sebelumnya tapi barangnya tidak datang,” katanya.
Hal ini, Imam menilai, menunjukkan pemkot tidak serius menangani covid-19 dari sisi tersebut, mulai dari mencari penyebab dan mengobatinya siapa atau warga yang sakit sehingga setidaknya bisa disembuhkan.
“Hal itu sepertinya kami tidak dianggap, padahal kami anggota dewan sudah berulang kali memberikan masukan yang menurut kami konskruktif dan masuk akal,” ungkapnya.
Masukan ini, menurut Imam, dibuat berdasarkan temuan teman-teman anggota dewan maupun konstituennya anggota dewan yang turun ke lapangan dan banyak temuan-temuan tidak sama yang disampaikan oleh pemkot.
“Oleh karena itu, kami memberi masukan tetapi ternyata masukan itu masih dianggap angin lalu oleh pemkot,” pungkasnya.
Hal sama juga dikatakan Ketua Fraksi Golkar, Arif Fathoni. Menurutnya, penanganan covid-19 di surabaya sampai hari ini dinilai belum jelas baik dari aspek pencegahan, penindakan maupun dampak sosial yang timbul karena penyakit virus covid-19.
“Sampai hari inipun masih belum jelas, baik dari aspek pencegahan, penindakan maupun dampak sosialnya,” ujar Arif Fathoni.
Penanganan pandemi covid-19 ini, menurut Fathoni, bisa diselesaikan melalui gotong royong antar elemen pemerintahan dengan masyarakat, dan elemen masyarakat sudah menunjukan nilai nilai indonesia dengan bahu membahu membantu tugas pemerintah dalam menanganani pandemi covid-19.
“Tetapi kami tidak melihat sinergitas yang baik antara pemerintah kota dengan DPRD,” katanya.
Berkaitan dengan itu, Fraksi Partai Golkar juga mengusulkan Pansus dalam percepatan penanganan covid-19 agar covid 19 yang diprediksi oleh pemerintah pusat puncaknya bulan Juni ini segera bisa tertangani dengan baik karena ada sinegitas antara DPRD dengan pemerintah kota.
“Ini hal urgent kalau menurut saya, karena selama ini kita melihat antar OPD satu dengan OPD lainnya belum bisa bekerja dengan sinergis,” ungkapnya.
”Tugas kami (DPRD), Fathoni menjelaskan, adalah memberikan informasi melakukan pemantauan dan pengawasan secara kompréhénsif sehingga pemerintah kota bisa bekerja dengan baik. Mudah mudahan wabah ini bisa berakhir dari bumi indonesia,” pungkasnya. (jee)