Surabayatoday.id, Surabaya – Zahrul Azhar Asumta bertemu dan berdiskusi dengan para wartawan, Selasa (10/3) sore. Dalam pertemuan sekitar 1,5 jam dan berlangsung gayeng itu, pria yang akrab disapa Gus Han ini bicara tentang banyak hal.
Salah satunya, Gus Han menyatakan bahwa dirinya adalah bagian dari keluarga besar media massa. Sebab ia mengurusi salah satu media televisi.
“Saya ini yang mengurusi gaji pegawai TV 9, berikut jurnalisnya. Jadi, walaupun saya tidak di lapangan tapi bolehlah kalau disebut keluarga besar wartawan” terangnya.
Menurut pria yang namanya mencuat sebagai salah satu Bacawali di Pilwali Surabaya tahun 2020 ini, juga mengajak para wartawan diskusi tentang industri kreatif. Dikatakannya, Surabaya harus bisa dan mampu menaungi dan mewadahi para industri kreatif yang bermunculan.
“Sebab sekarang ini banyak pabrik yang berancang-ancang untuk pindah ke zona tiga, di antaranya Nganjuk dan Ngawi, karena tingginya nilai UMK,” ungkapnya.
Karena itu, lanjut Gus Han, sudah saatnya tidak berpikir soal industri padat karya. Kini cara berpikir sekarang dan ke depan adalah agaimana mengembangkan industri kreatif.
Salah satu syaratnya adalah punya kemampuan tentang informasi teknologi (IT). “Ini mutlak harus dimiliki kalau ingin mengembangkan industri kreatif” terangnya.
Selain itu, menurut mantan juru bicara tim kampanye Khofifah-Emil dalam Pilgub Jatim tersebut, hal penting lainnya adalah integritas dan hati yang tulus. “Pemerintah daerah juga dituntut peran konkret dalam pengembangan industri kreatif ini,” ujarnya.
Misalnya, kata Gus Han, pemerintah kota bisa menyediakan gedung gedung pemerintahannya sebagai co working space. Ia mencontohkan kota lain yang sudah melakukan iyu.
“Bandung, Jogjakarta dan Malang masuk sebagai kota industri kreatif, sedangkan Surabaya tidak. Apa yang salah? Ternyata masalahnya di komunikasi yang belum linier,” katanya lagi.
Gus Han menekankan, wali kota memiliki peran sebagai eksekutor dalam menentukan kebijakan. Karenanya perlu komunikasi yang baik dari wali kota secara horisontal dengan menggerakkan para pemuda di kampung untuk aktif terlibat.
Wali kota juga dituntut mampu berkomunikasi secara vertikal dengan instansi di atasnya. Misalnya kepada gubernur. “Ini agar sinergi dalam pengembangan program industri kreatif,” tambahnya. (jee)
