Surabayatoday.id, Surabaya – Di akhir tahun 2019, Pemprov Jatim mendapat penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Penghargaan itu untuk kategori LTSA PMI (Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia) terbaik nasional dan provinsi terbaik dalam pelayanan penempatan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.
Penganugerahan tersebut diserahkan bersamaan dengan acara Happy Migrant Day di Divisi Infanteri II Kostrad, Malang, Jawa Timur, Rabu (18/12) lalu. Prestasi ini membuktikan kualitas layanan yang diberikan Pemprov Jatim pada pekerja migran Jawa Timur.
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah berharap penghargaan ini dapat memicu semua pihak. “Untuk memberikan yang lebih baik lagi, terutama untuk pekerja migran,” katanya.
Ia menyebutkan indikator penilaian dari penghargaan itu adalah adanya komitmen kuat Pemprov Jatim untuk memberikan pelayanan sebelum, selama dan purna kerja.
Selain itu Kemnaker juga menilai Jatim memiliki upaya pengembangan inovasi layanan publik terutama bagi PMI Jatim.
Hal itu telah dibutkikan dengan tingkat kepuasan pelanggan dan adanya penghargaan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Penghargaan itu telah diberikan Kemenpan&RB yang diserahkan oleh wakil presiden RI.
Atas penghargaan ini, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan penghargaan akan menjadi motivasi bagi Jatim. Ia menginginkan terus meningkatkan kualitas layanan pada tenaga kerja migran.
“Kami sadar masyarakat sekarang ingin dilayani serba mudah, cepat dan efisien,” katanya.
Diungkapkan, Pemprov Jatim berusaha memberikan layanan terbaik bagi calon pekerja migran beserta keluargannya. Selain dilayani secara professional, mereka akan dilayani dengan sikap empati.
Secara keseluruhan kebijakan Pemprov Jatim dalam melakukan pelayanan pekerja migran dan keluargannya dimulai dari sebelum berangkat. Yaitu melalui layanan akses informasi berupa bursa kerja dan konsultasi.
Melalui layanan LTSA, calon PMI dilindungi dari aspek administrasi kependudukan dan layanan dokumen keimigrasian yang mudah, cepat dan transparan.
Selama bekerja, penanganan PMI dilakukan dengan bersinergi dan berkolabolasi bersana Kemnaker, BNP2TKI dan KBRI di negara penempatan. Begitu pula, melalui ICON Program Shelter Perlindungan dan Pemberdayaan, setelah purna kerja PMI Jatim dilayani melalui desk counter kepulangan di bandara Juanda.
Hal ini dilakukan guna memastikan kepulangan PMI selamat sampai daerah asal. Program pemberdayaan melalui vokasi bagi PMI Purna beserta keluarga juga dilakukan agar menjadi hal strategis untuk membantu re-integrasi sosial-ekonomi.
“Itu dengan tujuan agar uang hasil bekerja dapat digunakan untuk kegiatan produktif yang berdampak ekonomi daerah bisa bergerak,” kata mantan Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu. (Jee)
